Airlangga Kumpulkan 7 Menteri Ekonomi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumpulkan 7 menteri ekonomi di bawah koordinasinya, lengkap dengan para wakil menteri.

Ketujuh menteri tersebut adalah Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. Lalu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Airlangga mengatakan perkumpulan di Minggu ini merupakan tindak lanjut dari Retreat Kabinet Merah Putih di Magelang beberapa waktu lalu. Pembahasan menteri ekonomi itu mencakup putusan MK soal UU Cipta Kerja hingga aksesi Indonesia ke BRICS dan OECD.

"Pertama, terkait dengan keputusan MK. Pemerintah menindaklanjuti keputusan MK terkait dengan ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan (Yassierli) segera mempersiapkan regulasi yang akan didorong," katanya dalam Konferensi Pers di Four Seasons Hotel, Jakarta Selatan, Minggu (3/11).

Ia menegaskan UU Ketenagakerjaan juga terdampak dengan adanya pemisahan Kemnaker dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Airlangga menyebut ada konsekuensi dari pemisahan itu terhadap perundang-undangan.

Selain itu, menteri-menteri ekonomi di kabinet Presiden Prabowo Subianto juga membahas aksesi Indonesia ke berbagai organisasi dunia. Ini mencakup BRICS hingga OECD.

"Tentu ini yang akan terus didorong, dan juga proses aksesi (Indonesia) daripada BRICS, OECD, dan CPTPP," ujar Airlangga.

Selain itu, Airlangga Cs tengah menyiapkan sejumlah rancangan peraturan pemerintah (RPP). Ini meliputi devisa hasil ekspor (DHE) hingga hapus buku dan hapus tagih utang UMKM.

Ada juga pembahasan mengenai rencana melanjutkan sejumlah insentif yang berlaku. Airlangga merinci cakupannya meliputi pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPNDTP) sampai pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk kendaraan listrik.

Pemerintah juga tengah menggodok regulasi kredit usaha rakyat (KUR) serta kredit alat dan mesin pertanian (alsintan). Selain itu, ada usulan baru untuk kredit investasi atau revitalisasi industri berbasis padat karya.

"Kemudian, beberapa program kerja juga disiapkan terkait dengan revisi dari jaminan kehilangan pekerjaan dan regulasi (pekerja) platform. Serta integrasi daripada program siap bekerja dan Kartu Prakerja," jelasnya.

"Kemudian juga tentu dari segi kegiatan pariwisata akan terus didorong program Indonesia Berwisata atau Tourism 5.0 dan salah satu yang sedang dibahas terkait dengan harga tiket yang lebih kompetitif. Ini tentu akan dibahas dengan Kementerian Perhubungan dan juga dengan Pertamina," sambung Airlangga.

Menko Perekonomian Airlangga turut menyinggung concern Presiden Prabowo di sisi energi. Ini mencakup peningkatan lifting migas hingga pemanfaatan biofuel dan bioetanol yang lebih luas.

Selain itu, pemerintah sedang membahas subsidi energi tepat sasaran. Tugas ini dikomandani langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

"Tentu dari hasil pembahasan ini kami akan segera melaporkan ke Bapak Presiden (Prabowo Subianto)," tutup Airlangga.