Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan Presiden Prabowo Subianto tak menoleransi koruptor.
Wanita yang akrab disapa Ani itu menegaskan Presiden Prabowo memberi arahan terkait efisiensi anggaran.
Namun, kementerian/lembaga (K/L) tetap diminta tetap fokus menjalankan program-program utamanya yang termasuk quick win.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Arahan-arahan Presiden (Prabowo) untuk mengefisienkan dan menjaga APBN agar tetap bisa dijalankan dengan toleransi terhadap korupsi harus dinolkan," ungkap Ani dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (8/11).
"Jadi, tidak ada toleransi terhadap korupsi dan (juga) efisiensi ditingkatkan," tegasnya.
Ani turut menyinggung soal penyusunan APBN 2025. Ia mengklaim ini sudah melalui konsultasi dengan Prabowo Subianto, meski saat itu baru diumumkan sebagai pemenang Pilpres 2024.
Oleh karena itu, Menkeu Sri Mulyani mengajak semua kementerian/lembaga (K/L) betul-betul memperhatikan APBN. Ini sesuai dengan arahan sang Kepala Negara kepada para anak buahnya dalam berbagai kesempatan.
"Terutama, dengan berbagai feedback mengenai efisiensi. Itu ditunjukkan dengan incremental capital output ratio (ICOR) tinggi, kemudian kebocoran, maupun korupsi," jelasnya.
"Ini harus ditangani oleh seluruh kementerian/lembaga (K/L). Oleh karena itu, kalau akan dilakukan review terhadap APBN, lebih pada menekankan direction dari Bapak Presiden Prabowo," tutup Ani.