Bappenas Rancang Strategi Lepaskan Indonesia dari Jerat Impor Garam

Bos Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy tengah mencari cara agar Indonesia bisa berhenti mengimpor garam.

"Soal garam, kita ingin secara makro kita (Indonesia) jangan impor lagi," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (12/11).

"Tapi roadmap bagaimana supaya kementerian yang bertanggung jawab (kementerian teknis) dalam produksi garam, tentunya juga harus mempertanggungjawabkan kementeriannya," tegasnya.

Rachmat mengatakan pihaknya bakal membantu merencanakan program kerja atau sasaran kementerian/lembaga (K/L) di Kabinet Merah Putih. Ini disesuaikan dengan visi misi Presiden Prabowo Subianto.

Khusus untuk menekan impor garam, Rachmat mengungkapkan gambaran awal bagaimana langkah-langkah strategis Bappenas.

"Garam rakyat diambil dulu sebelum impor. Itu hal-hal yang sangat teknis yang kami diskusikan dengan kementerian terkait," jelas Rachmat.

Meski begitu, Rachmat menekankan tugasnya di Bappenas tidak mudah. Ia menyebut amanah dari Presiden Prabowo itu luar biasa berat.

Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa perencanaan yang baik harus diberi anggaran yang cukup. Begitu pula sebaliknya ketika anggaran yang cukup harus didasari perencanaan yang baik.

"Karena itu, saya bersama teman-teman (pejabat Bappenas) berembuk kalau kami harus merencanakan semua perencanaan K/L, mereka gak bisa tidur pak. Ini berapa kali saya telepon sekretaris menteri (sesmen) kami, jam 2 pagi baru selesai untuk perencanaan ke depan," curhat Rachmat.

Menteri PPN/Kepala Bappenas itu berharap dukungan Komisi XI DPR RI. Rachmat bersyukur jika para wakil rakyat itu mendukung tugas berat kementeriannya.

Ia mengatakan perencanaan adalah hal yang sangat penting. Perencanaan yang baik diklaim sebagai landasan agar Indonesia bisa mendapatkan hasil terbaik.