Sri Mulyani 'Update' Nasib Anggaran K/L Baru di Era Prabowo
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan rincian anggaran untuk kementerian/lembaga (K/L) baru ataupun pecahan dari yang ada sebelumnya di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih dalam tahap finalisasi.
Misalnya, Kementerian Koordinator yang awalnya 4 di pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) bertambah tiga menjadi 7 di era Prabowo. Lalu, ada 16 kementerian baru yang merupakan pemekaran dari 7 kementerian dan 5 badan baru dan lainnya.
Menurutnya, untuk 2024 yang tinggal beberapa bulan lagi tidak akan dilakukan APBN perubahan. Pasalnya, anggaran untuk K/L baru akan diberikan semampu negara saat ini.
"Jadi mulai November ini mereka mulai berfungsi, padahal kita masih ada di APBN 2024 yang didesain untuk struktur kabinet lama. Ini yang jadi fokus kami untuk mendukung dan memberikan bantuan maksimal kepada seluruh KL dan para menteri terutama yang baru," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI, Rabu (13/11).
Ani sapaan akrabnya menegaskan sudah menyampaikan pada para pemimpin K/L baru agar tidak perlu khawatir mengenai anggaran dan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan presiden (perpres) masing-masing.
"Kami dari Kemenkeu menyampaikan ke para menteri bagaimana mereka bisa jalankan APBN 2024 yang tinggal 1,5 bulan dan sekaligus mengantisipasi dan menyiapkan APBN 2025 yang harus dilaksanakan," kata dia.
Sementara, anggaran tahun depan K/L baru akan dibuat secara rinci sejak awal tahun dengan melakukan APBN-P. Hal ini merupakan perintah Presiden Prabowo agar Kementerian Keuangan membuat rincian anggaran untuk instansi baru tersebut.
Rincian anggaran K/L untuk 2025 diharapkan bisa selesai sebelum akhir bulan ini. Pasalnya, DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) UU APBN 2025 paling lambat diterbitkan pada 30 November 2024.
"Maka sekarang ini kami terus bekerja dengan seluruh KL terutama Bappenas untuk bisa merincikan APBN tersebut dalam DIPA agar presiden bisa sampaikan kepada para menteri," jelasnya.
Lebih lanjut, untuk kementerian khusus yang penugasannya spesifik, maka akan dilakukan pendekatan secara khusus juga. Untuk menanganinya, Ani mengatakan akan mengutus para wakil menterinya untuk berkoordinasi dengan kementerian tersebut.
"Jadi dalam hal ini Kemenkeu jemput bola, kami pergi ke seluruh KL untuk mendapat apa yang dibayangkan para menteri dalam mereka menjalankan tugasnya dan kemudian kita coba antisipasi dalam memberi dukungan optimal kepada KL tersebut," pungkasnya.