Erick Thohir Legowo BUMN Pangan Mau Dicaplok Kementan

Menteri BUMN Erick Thohir mengaku tidak masalah jika perusahaan negara di bidang pangan yang selama ini di bawah naungannya dicaplok oleh Kementerian Pertanian (Kementan). Ia justru bangga.

Menurut Erick, keinginan Kementan untuk mengambil alih BUMN pangan, seperti Bulog, menandakan selama ini ia telah berhasil mengelola perusahaan jadi lebih sehat sehingga menarik bagi instansi lain.

Ia mencontohkan, selama ini berhasil menurunkan jumlah BUMN lebih dari 50 persen, terutama menghilangkan perusahaan yang tidak sehat.

"Kami selalu membuka, kalau teman-teman media ingat, kita awalnya BUMN (ada) 114, turun 47, sekarang 40 menguntungkan, 7 kita perbaiki. Kalau BUMN ini sudah dianggap baik dan banyak pihak yang (melihat) bisa dimaksimalkan lebih baik, ya kita terbuka," ujar Erick saat ditemui di Kantornya, Selasa (19/11).

Meskipun nantinya BUMN Pangan pindah ke Kementan, ia memastikan tugasnya untuk merestrukturisasi dan menjaga program pemerintah tak akan longgar. Salah satunya, menyehatkan BUMN yang masih sakit.

Sedangkan, untuk peralihan pemegang saham BUMN Pangan nantinya, lanjut Erick, akan ditentukan sesuai arahan Presiden apabila memang terjadi pergeseran. Sebab, saat ini belum ada pembahasan terkait hal tersebut.

"Direksi dan komisaris itu wewenang presiden. Nanti tergantung struktur UU dan PP yang kita belum tahu, kan Kementerian BUMN kelola saja, semua aset di Kementerian Keuangan punya negara. Asalkan tugasnya tepat sasaran dan dukung ekonomi nasional," jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengusulkan PT Pupuk Indonesia dan Bulog berada di bawah Kementerian Pertanian (Kementan).

Menurutnya, hal ini diperlukan guna memudahkan koordinasi dalam rangka mengakselerasi pembangunan pertanian nasional.

Sudaryono menjelaskan usulan itu tidak mengubah organisasi perusahaan plat merah tersebut. Hanya saja, Kementan perlu menjadi leading sector pangan, mulai dari hulu hingga ke hilir. Pasalnya, selama ini lembaga-lembaga di bidang pangan terkesan berjalan sendiri-sendiri.

"Karena selama ini pupuknya yang ngurus Menteri BUMN, perdagangan pupuknya Menteri Perdagangan. Kemudian si petani yang ngurus pertanian. Begitu panen Bulog punya BUMN lagi. Kita tidak bisa perintah Bulog untuk menyerap hasil panen petani," jelas Sudaryono melalui keterangan resmi, Jumat (27/9).