Menaker Jawab Buruh soal UMP 2025: Belum Usai, Apa yang Mau Ditolak?

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassierli mempertanyakan sikap kalangan buruh yang menolak draf aturan rumusan upah minimum (UMP) 2025 lantaran belum selesai dirumuskan oleh pemerintah.

"Kan masih dalam rumusan. Apa yang mau ditolak? Kan belum selesai rumusannya," kata Yassierli di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/11)

Yassierli mengatakan perlu meminta arahan Prabowo terlebih dulu sebelum memutuskan rumusan UMP 2025.

Ia pun belum bisa menjanjikan kapan rumusan UMP 2025 itu akan diumumkan oleh pemerintah.

"Kan nunggu arahan beliau. Kan tahun ini kan kondisi spesial karena ada putusan MK," kata dia.

Rancangan rumusan UMP 2025 menuai kontroversi di publik. Draf rancangan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) tentang rumus perhitungan upah minimum 2025 dibocorkan buruh.

Dalam draf itu disebutkan Kementerian Ketenagakerjaan ingin kenaikan upah minimum dibedakan menjadi dua kategori.

Kategori pertama, kenaikan upah minimum untuk industri padat karya. Kedua, kenaikan upah minimum industri padat modal.

Kalangan buruh melalui Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan isi aturan itu berpotensi melanggar putusan uji materi UU Cipta Kerja yang dibacakan MK.

"Pembagian dua kategori kenaikan upah minimum ini melanggar keputusan MK karena dalam keputusan MK tersebut hanya dikatakan kenaikan upah minimum berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu (α), dengan memperhatikan proporsionalitas kebutuhan hidup layak (KHL)," kata Said Iqbal dalam keterangannya.

[Gambas:Video CNN]