Airlangga Ungkap Alasan Dana Peremajaan Sawit Rakyat Dihentikan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan alasan dana peremajaan sawit dihentikan.
"(Dana) peremajaan sawit itu ketahan karena sekali lagi, birokrasi. Bahwa sawit itu clarity (butuh kejelasan) daripada keberadaan sertifikat," ujar Airlangga di Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (17/1).
"Kita juga tahu ada beberapa sawit masyarakat yang terjadi keterlanjuran," sambungnya.
Mengutip detikcom, Kementerian Keuangan menghentikan dana peremajaan kelapa sawit rakyat sampai batas waktu yang belum ditentukan. Ini diumumkan dalam Surat Edaran Nomor S-246/DPKS.3/2025.
Lihat Juga : |
Surat disampaikan untuk seluruh Bank Mitra Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), seluruh lembaga Pekebun Penerima Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit, maupun seluruh lembaga Pekebun Penerima Dana Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.
Alasan penyetopan dana tersebut karena adanya perubahan nomenklatur struktur organisasi dan tata kelola (SOTK) dari BPDPKS. Kini, namanya berganti menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
"(Perubahan nomenklatur BPDPKS selesai kapan?) segera, secepat mungkin," tandas Airlangga.
BPDP ke depannya tidak hanya mengurus sawit, tapi juga termasuk perkebunan kakao dan kelapa. Ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2024.