Sri Mulyani Pede Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Ekonomi, Apa Alasannya?

Menteri Keuangan Sri Mulyani meyakini efisiensi anggaran pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak akan mengganggu laju perekonomian Indonesia.

Keyakinan itu bukan tanpa alasan. Dalam APBN 2025, belanja negara ditetapkan Rp3.621,3 triliun. Meski muncul arahan penghematan Rp306,69 triliun, Sri Mulyani menegaskan total belanja negara tahun ini tak dikurangi sama sekali.

"Itu kan (efisiensi) tidak dilakukan pengurangan total belanja negara. Jadi, yang ada adalah di-refocusing," tuturnya dalam Konferensi Pers di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (14/2).

Wanita yang akrab disapa Ani itu menekankan dampak atau multiplier effect dari efisiensi anggaran tergantung dari masing-masing kementerian/lembaga (K/L). Ia justru mengklaim bakal muncul manfaat yang lebih baik untuk perekonomian tanah air.

"Kalau realokasinya pada aktivitas yang menimbulkan multiplier effect yang sama atau bahkan lebih besar, dampak kepada perekonomiannya akan jauh lebih baik," beber Ani.

"Nanti kita akan lihat dari sisi langkah-langkah ini. Kami terus melakukan tentu saja monitoring dari langkah-langkah ini, terutama tentu dari kecepatan nanti untuk melakukan belanja selanjutnya (setelah efisiensi)," tambahnya.

Sang Bendahara Negara justru menekankan spirit dari penghematan yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto adalah efisiensi birokrasi. Ia menyebut langkah ini penting bagi penyelenggaraan birokrasi yang baik dan efisien.

Upaya penghematan yang dilakukan Prabowo tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Prabowo meneken beleid tersebut pada 22 Januari 2025 lalu.

Selepas acara, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara enggan menjawab tegas soal kemampuan ekonomi Indonesia tetap terjaga tumbuh di atas 5 persen usai efisiensi belanja.

"Kita lihat nanti," jawab Suahasil sambil berlalu.