Bisakah Biaya Haji Terus Ditekan Seperti Mau Prabowo, Bagaimana?

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Syariah IPB University Irfan Syauqi Beik mendorong perbaikan BPKH. Ia tak sepakat dengan status badan nirlaba.

Menurutnya badan tersebut lebih tepat difungsikan sebagai lembaga keuangan sehingga gerak-geriknya jelas.

Perbaikan kelembagaan itu kemudian dilanjut dengan strategi investasi yang tepat. Irfan meminta BPKH maju ke sektor riil, seperti hotel atau bisnis makanan, terutama yang berlokasi langsung di Arab Saudi.

Ia menilai langkah ini perlu dibarengi perubahan UU Pengelolaan Keuangan Haji yang dianggap sudah tak bisa mengakomodir. Harapan agar BPKH menjadi sangat progresif dalam melakukan pengelolaan keuangan yang lebih impactful diklaim bisa terwujud melalui revisi aturan.

"Kalau bisa (BPKH) membangun ekosistem bisnis dan investasi sebagaimana Lembaga Tabung Haji Malaysia yang punya 30 perusahaan lebih yang bergerak di berbagai sektor, termasuk di antara yang besar itu adalah sawit. TH Plantations ya," jelasnya.

"Jadi, kalau ada simbol TH Plantations, itu adalah (perusahaan sawit milik) Tabung Haji. Nah, karena itu menurut saya revisi UU Keuangan Haji menjadi penting. BPKH itu harus jelas statusnya, dia harus difungsikan sebagai lembaga keuangan," saran Irfan.

Ekonom IPB University itu juga menekankan pentingnya inovasi, termasuk dalam penyediaan makanan dan minuman bagi jemaah. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah kerja sama dengan kampus untuk mengidentifikasi kebutuhan jemaah haji.

Langkah ini ia sebut bisa mempermudah pemerintah memetakan apa saja yang bisa diproduksi di dalam negeri guna menekan biaya. Irfan menegaskan pentingnya mengidentifikasi kebutuhan jemaah yang bisa disubstitusi sehingga biayanya akan lebih murah.

Misalnya, sekitar 475 ton bumbu makanan untuk jemaah haji Indonesia yang akhirnya diekspor ke Arab Saudi pada tahun ini. Upaya tersebut jelas mampu menekan biaya sehingga menjadi lebih ekonomis.

"Termasuk juga barangkali negosiasi biaya sewa pesawat, misalnya dengan Saudia (Airlines). Kemudian, dengan Pemerintah Saudi dan para pelaku bisnis yang menjadi partner di sana," tandasnya.

Direktur Next Policy Yusuf Wibisono mendukung niat Prabowo untuk terus menurunkan BPIH. Biaya haji yang mahal menurutnya sangat berpeluang untuk dipangkas, sepanjang efisiensi dilakukan secara optimal.

Terlebih, ia melihat biaya haji yang masih tinggi malah menjadi ironi. Yusuf menyoroti masalah klasik terkait kualitas pelayanan haji yang terus rendah, mulai dari bimbingan terhadap jemaah, akomodasi, transportasi, konsumsi, layanan kesehatan, layanan administrasi, hingga aspek keamanan.

"Buruknya pelayanan haji masih terjadi hampir merata di semua tahapan, mulai dari pelayanan sebelum keberangkatan, selama di Tanah Suci, hingga pelayanan pascahaji. Hingga tahun terakhir, penyelenggaraan ibadah haji masih banyak mengalami kekacauan. Bahkan, jual beli kuota haji yang mengindikasikan tidak adanya perbaikan berarti dalam pengelolaan haji kita," kritik Yusuf.

Selain perbaikan pelayanan, ia mendorong optimalisasi keuangan. Pilihan BPKH ke depan bukan semata mengejar return, melainkan terus menekan kenaikan bahkan menurunkan biaya haji dengan signifikan.

Yusuf menyebut opsi jangka pendeknya adalah menggenjot diplomasi dan negosiasi dengan Pemerintah Arab Saudi agar membantu jemaah lepas dari biaya terlalu mahal. Ia menilai diplomasi masih sangat bisa ditingkatkan, seperti soal biaya masyair, visa, akomodasi, hingga biaya penerbangan jemaah Indonesia.

"Adopsi kontrak akomodasi jangka panjang akan menciptakan kepastian harga sejak awal dan bisa lebih murah. Terlebih, dengan jemaah yang sangat besar, 220 ribu jemaah, daya tawar Indonesia sangat tinggi kepada Arab Saudi. Keputusan jemaah Indonesia akan menentukan harga pasar di sana. Jemaah kita butuh naik haji, namun Arab Saudi juga butuh kehadiran jemaah haji kita yang memberi pendapatan tinggi bagi mereka," jelasnya.

Sedangkan dalam jangka menengah diperlukan reformasi strategi investasi dana kelolaan haji. Ia menyarankan BPKH mulai melakukan investasi strategis pada area di mana jemaah haji selama ini dibebankan biaya tinggi, terutama maskapai penerbangan dan hotel.

"Kita menyambut baik pendirian anak usaha BPKH, yaitu Syarikah BPKH Limited yang akan membuka peluang BPKH untuk berinvestasi di ekosistem haji dan umrah. Dengan berinvestasi langsung di ekosistem haji dan umrah di Arab Saudi, BPKH juga dapat memainkan peran price control atas biaya yang ditanggung jemaah haji kita," tandasnya.