Asosiasi Logistik Minta Zero ODOL Diterapkan Bertahap

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) meminta pemerintah menerapkan aturan truk nol kelebihan muatan dan dimensi atau Zero Overdimension Overload (ODOL) secara bertahap.

Ketua Umum DPP ALFI Akbar Djohan mengatakan pihaknya sebenarnya siap mendukung kebijakan zero ODOL demi keamanan di jalan.

"Kami pelaku logistik sangat mendukung sebenarnya. Tetapi dilakukan secara bertahap," katanya di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Rabu (2/7).

Ia mengatakan penerapan zero ODOL secara bertahap juga harus dilakukan dengan peralihan anggaran perawatan jalan rusak yang diklaim tinggi karena banyaknya ODOL menjadi insentif untuk penambahan armada moda transportasi lain seperti kereta api atau kapal.

Moda transportasi tersebut katanya bisa menjadi alternatif untuk mengangkut logistik selain ODOL.

"Seharusnya shifting ke kereta api harus lebih masif didukung. Lalu short shipping. Kita negara maritim, seharusnya ketersediaan kapal short shipping, kapal RORO (roll on/roll of), kapal LCT (landing craft transport) untuk mengangkut kargo-kargo berat yang berpotensi ODOL ini sudah harus dilakukan oleh pemerintah," katanya.

"Nah, perlu insentif-insentif. Dibanding kita membakar uang perawatan yang Rp47 triliun per tahun, kenapa tidak kita lokasikan dalam penambahan armada yang bisa di-lead oleh pemerintah baik itu Kementerian Perhubungan maupun BUMN," sambungnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penerapan zero ODOL pasti akan mengerek biaya logistik meski belum diketahui seberapa besar dampaknya. Kendati demikian, ia tak ingin kebijakan zero ODOL hanya dilihat dari satu sisi.

"Yang pasti ada kenaikan (biaya logistik). Itu sudah pasti ada kenaikan.Tetapi kita enggak bisa melihat secara parsial. ODOL ini dampak kepada safety and security, keselamatan di jalan raya jauh lebih penting daripada potensi (kenaikan biaya logistik) tadi," katanya.

[Gambas:Video CNN]