Sri Mulyani: Pegawai Kemenkeu Berkurang 1.000 Meski Tugas APBN Naik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalami penurunan hampir 1.000 orang dalam satu tahun terakhir.

Menurutnya, hal ini terjadi di tengah meningkatnya volume tugas dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang semakin kompleks.

Adapun ia mencatat kebijakan negative growth sumber daya manusia (SDM) mencatat penurunan jumlah pegawai sebanyak 979 orang, atau turun 1,26 persen.

"Jumlah SDM Kemenkeu turun hampir mendekati 1.000 orang meskipun tugasnya dan volume APBN justru menaik. Dan kita juga menggunakan banyak digital teknologi dengan membangun aplikasi baik dari perjalanan dinas, HR maupun berbagai program lainnya," ujar Bendahara Negara itu dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (22/7).

Meski menghadapi tantangan keterbatasan SDM, ia mencatat institusinya mencatat kinerja positif dalam berbagai aspek dukungan manajemen.

Dari total 12 indikator capaian, termasuk kepuasan penggunaan layanan, indeks opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga kualitas SDM, skor Kemenkeu mencapai 118,6, jauh melampaui target awal yang hanya ditetapkan pada angka 100.

Capaian ini merupakan hasil dari lima program strategis yang dijalankan Kemenkeu untuk mendukung outcome kementerian secara keseluruhan.

Pada aspek kebijakan fiskal, Kemenkeu telah menyusun KEM PPKF, RUU APBN, dan Nota Keuangan untuk tahun anggaran (TA) 2025.

Di saat yang sama, reformasi sektor keuangan terus bergulir melalui implementasi tiga peraturan pemerintah (PP) terkait UU P2SK, serta pelaksanaan International Tax Forum (ITF) yang dihadiri para akademisi, konsultan, hingga otoritas pajak internasional.

Di sisi pengelolaan penerimaan negara, Sri Mulyani menjelaskan Kemenkeu mengembangkan layanan National Logistics Ecosystem (NLE) di 53 pelabuhan laut dan 7 bandara, yang berhasil mencatat efisiensi waktu hingga 51,1 persen dan efisiensi biaya 34,75 persen.

Ia menyebut program perpajakan melalui implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) juga mendorong peningkatan rasio perpajakan menjadi 12,70 persen atau mendekati target 12,77 persen.

Untuk belanja negara, wanita yang akrab disapa Ani itu menyebut pihaknya melakukan pendampingan kepada 2.014 BUMDes/BUMDesma, serta menyalurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan di 12.623 lokasi dan pembangunan jalan daerah sepanjang 5.635,7 km.

Modernisasi sistem perpajakan dan retribusi daerah juga dilakukan melalui bimbingan teknis kepada 100 pemerintah daerah.

Dalam pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko, Ani mengatakan Kemenkeu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Bendahara Umum Negara (BUN) dan LKPP.

Selain itu, tercatat 74.016 transaksi dengan nilai Rp144,51 miliar menggunakan sistem pembayaran digital pemerintah (Digital Payment Marketplace). Di sisi lain, pemulihan hak negara dari aset eks-BLBI berhasil mencapai 1.035 aset.

Selain itu, Ani mengatakan dukungan manajemen lainnya juga mencakup fasilitasi pembiayaan Ultra Mikro (UMi) kepada 2,2 juta pelaku usaha dengan realisasi Rp8 triliun, serta pemberian beasiswa dokter spesialis kepada 2.020 peserta, melampaui target 1.000 orang.

[Gambas:Video CNN]