Anggota DPR Sebut AS 'Paksa' RI Beli Boeing yang Tak Laku di Pasar

Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka menilai Amerika Serikat (AS) 'memaksa' Indonesia membeli 50 pesawat Boeing.

Paksaan itu dimasukkan menjadi salah satu syarat penurunan tarif resiprokal 32 persen menjadi 19 persen yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump. Padahal, Rieke mengatakan pesawat-pesawat Boeing justru tidak laku di pasar.

"Orang lain menolak membeli (pesawat) Boeing, tapi Amerika pasti memaksakan karena Boeing itu adalah salah satu simbol ekonomi Amerika. Ketika enggak laku, ini juga masalah simbol ekonominya," ucapnya dalam Raker dan RDP dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan Danantara di Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (23/7).

"Dari apa yang diputuskan dalam kesepakatan tarif ini, saya kira masih bisa terjadi renegosiasi," tegas Rieke optimistis.

Politikus Partai PDI Perjuangan itu juga mengingatkan bagaimana Garuda Indonesia hampir bangkrut ketika melakukan pembelian sejumlah pesawat di masa lalu.

Permasalahan keuangan Garuda muncul imbas kasus korupsi pengadaan pesawat dengan tipe CRJ-1000 buatan Bombardier Aerospace dan ATR 72-600. Mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar terseret dalam kasus tersebut.

Di lain sisi, Rieke menyinggung kasus grounded pesawat Garuda Indonesia dengan tipe Boeing 737 Max. Begitu pula 787 Dreamliner yang disebut bermasalah.

"Padahal, kita tahu kemarin dalam diskusi kita bahwa pembelian Boeing dan Bombardier oleh BUMN yang bernama Garuda itu menyebabkan adanya masalah keuangan yang sampai sekarang dampaknya," tutur Rieke.

"Membeli 737 Max itu di-grounded dan 787 Dreamliner itu juga bermasalah. Boeing yang mana yang harus dibeli?" sambungnya mengkritik rencana pembelian Boeing.

Menteri BUMN Erick Thohir tidak merespons spesifik permintaan soal meninjau ulang pembelian 50 pesawat Boeing oleh Garuda. Ia hanya menegaskan bakal menindaklanjuti masukan-masukan yang disampaikan DPR RI.

Selepas rapat, Erick juga tak berkenan memberikan keterangan pers. Ia mengaku buru-buru untuk bergeser ke rapat selanjutnya bersama Komisi XI DPR RI.

"Tentu masukan dan beberapa solusi yang diberikan nanti akan kita tindak lanjuti. Saya rasa tekanan yang diberikan tadi mengenai posisi BUMN sebagai regulator, pengawas, tapi juga menjaga penugasan tentu dari pemerintah untuk memastikan perlindungan kepada ekonomi rakyat. Tetapi juga bagaimana kita sebagai BUMN dan khususnya Danantara tetap memberikan value creation kepada masa depan bangsa tentunya," jawab Erick dalam rapat.

Terpisah, Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Wamildan Tsani mengklaim rencana pembelian 50 pesawat Boeing itu sudah disetujui Menteri BUMN Erick Thohir, Presiden Prabowo Subianto, dan rapat umum pemegang saham (RUPS). Ia menekankan pembelian ini juga sejalan dengan rencana penyehatan perusahaan.

Wamildan menyebut saat ini Garuda sedang menjalin komunikasi intensif dengan Boeing tentang kebutuhan armada. Emiten berkode GIAA itu berharap pembelian 50 pesawat baru dari Boeing bisa berkontribusi terhadap tambahan pendapatan.

"Rencana pembelian pesawat tersebut merupakan salah satu langkah strategis jangka panjang dalam upaya penyehatan perseroan melalui transformasi bisnis dengan penguatan armada dan optimalisasi jaringan penerbangan dalam 5 tahun ke depan," kata Wamildan dalam Keterbukaan Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (21/7).

Kendati demikian, waktu dan tahapan pembelian 50 pesawat baru itu masih terus dibahas dengan Boeing. Ini turut mempertimbangkan kesiapan pabrikan Amerika itu dalam menyediakan tipe pesawat yang dibutuhkan Garuda.

[Gambas:Video CNN]