Klarifikasi Menteri Transmigrasi soal Usul Tunda Investasi Rempang

Menteri Transmigrasi (Mentrans) Iftitah Sulaiman Suryanagara mengklarifikasi usulannya soal penundaan investasi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau.

Dia menyampaikan usulan penundaan bukan untuk seluruh wilayah. Iftitah mengatakan klarifikasi ini penting agar tidak ada kesalahpahaman di masyarakat.

"Perlu kami tegaskan bahwa yang diusulkan untuk ditunda bukanlah seluruh rencana investasi di wilayah Rempang, melainkan hanya di area tertentu yang saat ini masih terdapat resistensi masyarakat, yaitu di kawasan Sembulang," kata Iftitah dalam keterangan resmi, Rabu (30/7).

Menurutnya, penundaan investasi di Sembulang sebagai langkah preventif dan responsif. Ia ingin investasi di Rempang tetap menjaga ketenangan sosial.

Iftitah mengatakan proses pembangunan Rempang harus berlangsung secara adil, inklusif, dan berkelanjutan. Ia menekankan partisipasi dan penghormatan hak-hak masyarakat.

"Kami percaya bahwa rencana investasi di Rempang dan Galang akan membawa manfaat besar jika dikelola dengan baik, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan bagi masyarakat lokal," ujarnya.

Iftitah berkata Kementerian Transmigrasi akan bekerja sama dengan Pemerintah Kota Batam dan BP Batam untuk menyukseskan hal ini. Dia juga membuka pintu bagi tokoh masyakarat yang hendak memberi masukan.

Sebelumnya, Iftitah mengusulkan penundaan investasi di Rempang. Hal itu disampaikan merespons pertanyaan wartawan soal penolakan sebagian masyarakat Rempang terhadap relokasi.

Rempang memang menjadi perhatian masyarakat setelah video kekerasan aparat dalam relokasi warga pada 2023. Relokasi itu berkaitan dengan rencana pemerintah membangun Rempang Eco City, sebuah proyek strategis nasional.

Proyek itu dikerjakan Pemerintah Kota Batam dan PT Makmur Elok Graha (MEG) dengan investasi Rp43 triliun. Proyek ini juga menggandeng calon investor Xinyi International Investment Limited yang disebut berkomitmen menanam Rp381 triliun hingga 2080.

[Gambas:Video CNN]