Prabowo Perintahkan Penerima MBG Dinaikkan Jadi 20 Juta Agustus Ini

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemangku kepentingan terkait menaikkan target penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) jadi 20 juta orang pada pertengahan Agustus 2025.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan pihaknya tengah bekerja keras mempercepat pembangunan infrastruktur dan verifikasi layanan demi mencapai target tersebut.

"Pak Presiden menginginkan pertengahan Agustus ini kami sudah bisa melayani 20 juta (orang), padahal tadi targetnya 20 juta di akhir Agustus, tapi Pak Presiden selalu ingin lebih cepat jadi kami bekerja keras," kata Dadan dalam penandatanganan nota kesepahaman di Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan, Selasa (5/8).

Saat ini, sebanyak 3.233 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi melalui skema kemitraan dan melayani sekitar 8,2 juta penerima manfaat. Jumlah ini ditargetkan menembus 12 juta dalam pekan ini, mencakup 4.000 SPPG yang dibangun oleh mitra investor dan dikelola bersama BGN.

Selain kemitraan, pemerintah juga mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp6 triliun untuk membangun 1.542 unit SPPG hingga akhir tahun ini.

Gedung-gedung tersebut akan dibangun di seluruh kabupaten dengan target tiga unit per kabupaten. Namun hingga awal Agustus, pembangunan fisik melalui APBN belum dimulai.

"Kami minta bantuan kepada Bapak Menteri PU (Dody Hanggodo) agar dapat mempercepat pembangunan ini," ujarnya.

BGN mencatat saat ini SPPG telah tersebar di 38 provinsi, 502 kabupaten, dan 4.777 kecamatan dari total 7.200 kecamatan di Indonesia.

Sebanyak 12 kabupaten di Indonesia tercatat belum memiliki satu pun unit SPPG. Wilayah-wilayah ini tersebar di berbagai provinsi, antara lain Sumba Tengah di Nusa Tenggara Timur (NTT), Mahakam Ulu di Kalimantan Timur, serta Konawe Kepulauan di Sulawesi Tenggara.

Di wilayah Papua dan sekitarnya, daerah yang belum terjangkau meliputi Pegunungan Arfak (Papua Barat), Asmat (Papua Selatan), Puncak Jaya (Papua Tengah), serta enam kabupaten di Papua Pegunungan yaitu Pegunungan Bintang, Tolikara, Mamberamo Tengah, Yalimo, dan Lanny Jaya.

Untuk menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), BGN tengah menyiapkan pembangunan 6.000 unit SPPG dengan model bangunan sederhana berukuran 10x15 meter. Pola ini akan dilaksanakan bersama pemerintah daerah dan satuan tugas (satgas) kabupaten yang telah dibentuk melalui kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri.

Di sisi lain, pelaksanaan program MBG juga menghadapi tantangan ketersediaan peralatan makan. Dadan menyebut kebutuhan food tray mencapai 70 juta unit hingga November 2025. Sementara, produksi dalam negeri saat ini hanya mampu memasok sekitar 10 juta unit per bulan.

"Produksi dalam negeri hanya 10 juta (food tray) per bulan, sementara kami akan butuh di November 70 juta. Agustus, September, Oktober, November empat bulan, empat (bulan) dikali 10 (juta food tray) kan 40 juta (food tray), terus 30 juta lagi kalau tidak mengimpor dari mana?" kata Dadan saat menjawab keluhan pelaku industri yang sebelumnya tidak siap memproduksi saat program ini mulai berjalan.

[Gambas:Video CNN]

Menurut Dadan, sejak Juni 2024 pihaknya telah mengundang asosiasi pengusaha peralatan dapur dan makanan untuk mempersiapkan produksi lokal, namun saat itu belum ada kejelasan karena pelaku industri tidak yakin program MBG akan benar-benar dijalankan.

Dengan percepatan yang dilakukan dari sisi kemitraan, verifikasi, hingga percepatan administrasi keuangan dan pembentukan virtual account, BGN berharap seluruh infrastruktur dapat rampung pada akhir Oktober 2025.

"Sehingga November kita tinggal mengisi administrasi dan akhir November seluruh target penerima manfaat sudah bisa kita layani," tutur Dadan.