Sri Mulyani Akan Belanja Rp2.121 T dalam 6 Bulan: Tak Akan Ada Korupsi

Menteri Keuangan Sri Mulyani akan menggenjot belanja negara senilai Rp2.121 triliun di sisa 2025.

"APBN pada paruh kedua, semester kedua (2025), ini masih ada Rp2.121 triliun yang rencananya akan dibelanjakan dalam 6 bulan," ungkapnya dalam Konferensi Pers Pertumbuhan Ekonomi di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (5/8).

"Tentu kita tetap melihat kualitas belanja harus tetap baik, tata kelola menjadi baik, dan tidak ada korupsi. Sehingga angka Rp2.121 triliun benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," janji Sri Mulyani.

Sebelumnya, sang Bendahara Negara memaparkan realisasi APBN 2025 di DPR RI. Ia melaporkan APBN tekor Rp204,2 triliun alias defisit 0,84 persen.

Wanita yang akrab disapa Ani itu mencatat belanja negara pada semester I 2025 tembus Rp1.406 triliun atau 38,8 persen dari pagu. Di lain sisi, pendapatan yang dikantongi negara hingga pertengahan tahun ini baru Rp1.201,8 triliun alias 40 persen dari target.

Badan Pusat Statistik (BPS) ikut menyoroti belanja pemerintah yang masih terkontraksi 0,33 persen di kuartal II 2025.

Padahal, Kementerian Keuangan sudah mulai membuka blokir anggaran kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp129 triliun. BPS enggan berkomentar lebih lanjut terkait efek buka blokir anggaran.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh Edy menegaskan penyebab utama belanja pemerintah yang negatif adalah tingginya pengeluaran pada 2024 lalu. Pasalnya, tahun lalu ada gelaran pemilu hingga pilkada.

"Itulah kemudian di kuartal II 2025 ini belanja pemerintah, terutama belanja barang dan jasa memang masih negatif. Apakah tadi terkait blokir (anggaran) yang sudah dibuka? Memang kan tidak serta-merta begitu (buka) blokir semua bisa belanja. Mungkin ada proses barangkali ya. Ini memang tidak bisa disimpulkan, tapi bisa ditanyakan barangkali di K/L masing-masing," jelasnya dalam Konferensi Pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat.

[Gambas:Video CNN]