Kementerian Perdagangan (Kemendag) menjelaskan alasan di balik kosongnya stok beras di sejumlah ritel modern meskipun tidak ada larangan resmi dari pemerintah untuk menarik produk dari rak.
Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Moga Simatupang mengatakan pemerintah sebenarnya memutuskan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke ritel modern sejak 17 Juli hingga 31 Desember 2025. Namun, distribusinya belum optimal.
"Sejauh ini memang untuk ritel modern, berasnya berdasarkan laporan kemarin dari Aprindo, baru 540 ton yang masuk. Dan kita harapkan dalam waktu dekat ini pasokan SPHP akan segera disalurkan ke ritel modern," ujar Moga di Kemendag, Jakarta Pusat, Rabu (6/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia juga sebelumnya menegaskan pemerintah tidak pernah menginstruksikan agar ritel menarik beras dari penjualan, meskipun marak kasus beras oplosan di pasaran.
"Yang jelas pemerintah tidak minta menarik. Pemerintah hanya minta supaya ritel modern menyesuaikan harga terhadap komoditas beras yang tidak sesuai takaran kemarin dan mutunya juga," kata Moga.
Adapun kebijakan penarikan produk, menurutnya, boleh dilakukan oleh pelaku usaha jika memang diperlukan, namun pemerintah mempertimbangkan dampaknya terhadap ketersediaan barang di pasar.
Menanggapi perubahan perilaku konsumen yang mulai beralih ke warung karena kekhawatiran terhadap beras oplosan, Moga memastikan pasokan nasional masih dalam kondisi aman.
"Sejauh ini kan pemerintah surplus ya, beras yang ada di Perum Bulog, GKP (gabah kering panen) ya kalau kemarin catatannya ada sekitar 2,6 juta ton di Bulog, 1,3 juta ton di Perpadi. Dan pemerintah akan menjamin pasokan beras baik dari SPHP maupun dari beras yang dibeli dari barang petani," jelasnya.
Sebelumnya, kekosongan stok beras terjadi di berbagai gerai Indomaret dan Alfamart di Jakarta dan Tangerang sejak terungkapnya kasus beras oplosan.
Petugas ritel menyatakan penarikan dilakukan karena produk tidak sesuai standar mutu, meskipun tidak ada perintah dari pemerintah.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengimbau ritel untuk tidak menarik beras yang sudah berada di pasar, melainkan menyesuaikan harga sesuai dengan kualitas isi.
"Langkah ini supaya tidak shortage di lapangan. Beras-beras ini masih baik, hanya tidak sesuai antara isi dengan packaging-nya. Jadi harganya harus diturunkan sesuai dengan isi yang ada di dalamnya," ujar Arief.
Imbauan itu disampaikan melalui surat resmi Bapanas bernomor 589/TS.02.02/B/07/2025 tertanggal 25 Juli 2025 kepada Aprindo.
Dalam surat tersebut, ritel diminta tetap menjalankan transaksi penjualan seperti biasa dengan tetap menjual stok yang tersedia di gudang maupun rak. Penurunan harga diberlakukan untuk beras yang tidak memenuhi ketentuan mutu premium.
"Jadi beras yang sudah on sale, yang sudah ada di rak-rak, sudah ada di pasar, itu bukan ditarik kembali, karena kalau ditarik kembali, nanti malah ada kekosongan. Masyarakat mau beli jadi susah. Beras-beras ini kualitasnya masih baik, hanya broken-nya tinggi. Nah, itu kita minta untuk di-adjust harganya. Jadi customer tetap bisa beli beras sesuai kualitas yang ada," jelas Arief.
(del/sfr)