Aksi Bareng Warga, Susi Desak Keramba Jaring Apung Pangandaran Dicabut

Eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mendesar pencabutan izin keramba jaring apung (KJA) di Pantai Timur, Pangandaran, Jawa Barat.

Menurutnya, keberadaan keramba itu merugikan warga sekitar dan sektor pariwisata sehingga lebih baik dipindahkan ke lokasi lain.

"Keramba apung itu agar dicabut,dan dipindahkan dari Pantai Timur Pangandaran," kata Susi di sela aksi masyarakat Pangandaran yang menolak KJA Pantai Timur Pangandaran di Susi Air Beach Strip, Pangandaran, dikutip dari Antara, Rabu (13/8).

Susi mengatakan keberadaan KJA di Pantai Timur yang saat ini jaraknya sekitar 200 meter itu telah mengganggu kegiatan masyarakat pesisir pantai, terutama pelaku wisata air dan nelayan di Pantai Timur Pangandaran.

"Kalau mau di Pantai Pangandaran 12 mil di sana, jangan di sisi laut yang banyak orang," katanya.

Ia mengatakan wisata pantai di Pangandaran merupakan salah satu destinasi wisata yang aman bagi wisatawan untuk berenang maupun kegiatan wahana air lainnya. Namun, keberadaan KJA mengganggu kegiatan tersebut.

Susi pun menegaskan aksi penolakannya tidak ada kaitannya dengan kepentingan politik. Penolakan katanya murni untuk kepentingan masyarakat mempertahankan pariwisata dan kelestarian laut.

Begitu pula penolakan masyarakat Pangandaran terhadap keberadaan KJA katanya bukan karena menolak proyek nasional tetapi bentuk kepedulian terhadap ekosistem laut dan sektor pariwisata.

Sesuai aturan, kata Susi, izin KJA masih bisa dicabut jika adanya keberatan dari masyarakat.

"Karena ada izinnya, maka kita harus izinnya ini tidak boleh dilanjutkan, tetapi dicabut. Nanti akan ada nota keberatan, ke bupati nanti ke Bandung (Kantor Gubernur)" katanya.

Dalam kesempatan itu, berbagai kelompok masyarakat Kabupaten Pangandaran menggelar aksi dan deklarasi menolak adanya kegiatan KJA di kawasan Pantai Timur Pangandaran karena keberadaannya akan mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat terutama sektor pariwisata.

Aksi massa tersebut di antaranya dari komunitas pelaku usaha wisata dan sektor usaha lainnya yang berkumpul bersama dengan dihadiri Bupati Pangandaran Citra Pitriyami, mantan Bupati Pangandaran Jeje Wiriadinata, dan tokoh masyarakat Pangandaran lainnya.

"Saya sudah menerima aspirasi dari perwakilan pelaku wisata, saya selaku kepala daerah siap membersamai," kata Bupati Pangandaran Citra Pitriyami.

Ia menambahkan izin kegiatan KJA di Pantai Timur memang kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun dengan adanya penolakan itu maka Pemkab Pangandaran siap menindaklanjutinya.

"Kalau memang itu mengganggu saya siap membersamai, mudah-mudahan sesuai rencana kita," katanya.

Ia pun menuturkan Pemkab Pangandaran sudah menindaklanjuti terkait tuntutan masyarakat yang menolak KJA. Penolakan juga sudah disampaikan pada Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi.

"Pak Gubernur juga siap mendukung kita semua," kata Citra.