Beda dengan Fahri, Ara Ungkap Progres Program 3 Juta Rumah

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) membantah pernyataan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah yang menyatakan program 3 juta rumah tidak ada perkembangan.

Ara memastikan Program 3 Juta Rumah sudah berprogres. Hal itu terlihat dari data realisasi penyediaan rumah.

"Tadi kan progresnya datanya udah lihat," ujar Ara di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Kamis (14/8), seperti dikutip Detik Finance.

Data yang dimaksudkan Ara adalah realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan.

"Kan datanya udah dikasih tahu kan? (katanya masih nol?) Datanya udah dikasih tahu kan?" ujarnya.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugrohoprogram mengumumkan rumah FLPP yang sudah disalurkan oleh BP Tapera ada 153.599 unit. Rumah subsidi tersebut sudah dihuni oleh masyarakat.

Realisasi dari 1 Januari hingga hari ini 14 Agustus 2025, yang sudah realisasi KPR-nya, FLPP-nya, artinya rumah sudah ditempati dan sudah terealisasi penyaluran dari BP Tapera ke bank penyalur itu ada di 153.599 unit," ujar Heru.

Jika ditambah dengan rumah subsidi yang masih berproses ada 196.307 unit. Rumah tersebut dalam proses bangun sampai akad.

Fahri sebelumnya mengatakan Program 3 Juta Rumah belum membuahkan hasil hingga saat ini. Program tersebut terdiri dari pembangunan dan renovasi rumah, tetapi hingga saat ini dirasa sulit untuk mencapai target tersebut.

Dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Koordinator bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan (IPK), Fahri mengaku sudah meminta maaf ke Menteri Koordinator IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait progres Kementerian PKP.

Menurut Fahri, salah satu yang menjadi key performance indicator (KPI) dari Kementerian PKP adalah renovasi rumah yang akan dilakukan melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS). Saat ini, masih belum ada progres lantaran aturannya baru terbit.

"Tadi saya minta maaf, saya laporkan tadi itu karena untuk renovasi kan masih nol, penataan kawasan kan masih nol, PSU masih nol gitu. Kita ini nampak sibuk ngurus CSR, ngurus macam-macam padahal itu bukan KPI kita," ujar Fahri di Kemenko IPK, Jakarta, Rabu (13/8) lalu.

Fahri bahkan pesimistis program tersebut bisa dilaksanakan dalam waktu dekat karena aturannya masih terbilang baru. Selain itu, petunjuk teknis dan sosialisasi kepada masyarakat juga belum ada tahun ini.