Wamenkeu Tegaskan Tarif Tambang-Batu Bara Tak Berubah di 2026

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyebut pemerintah tidak akan menaikkan tarif tambang, mineral dan batu-bara di 2026, meski ada masalah tambang ilegal yang menggerus Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Anggito mengungkapkan hal ini dalam diskusi Special Talkshow Nota Keuangan dan RAPBN 2026: Membaca Arah Ekonomi dan Kebijakan Fiskal 2026 bersama Chairman & Founder CT Corp Chairul Tanjung yang digelar Jumat (15/8).

"Kalau tarif enggak, karena kita sudah mengubah tarif untuk nikel dan batu-bara di tahun 2025 ini," kata Anggito. "Yang sekarang kita lakukan perkuat Simbara (Sistem Informasi Batu Bara), ini yang sekarang kita perkuat." 

Selain itu, masih kata Anggito, pemerintah tengah menggodok aturan terkait denda atas tindakan pidana pelanggaran hukum di pertambangan maupun perkebunan.

Lihat Juga : Wamenkeu Bersuara soal Jenderal, Perkebunan dan Tambang Ilegal

"Tapi yang kedua penegakan hukum, di sisi pelanggaran-pelanggaran HGU sawit dan batu bara, ini sedang kita godok denda keterlanjutan, mudah-mudahan bisa kita realisasikan, sehingga yang langgar hukum bisa kita denda, keterlanjutan tersebut supaya kalau ada pelanggaran ini kasus-kasus seperti ini bisa kita tegakkan hukumnya," kata Anggito menegaskan.

Sebelumnya, soal tambang ilegal sempat disinggung Presiden Indonesia Prabowo Subianto dalam Pidato Presiden RI dalam Rangka Penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan, di Gedung DPR.

Prabowo mengaku sudah mendapatkan laporan bahwa kini terdapat 1.063 tambang ilegal yang berpotensi merugikan negara minimal sebesar Rp 300 triliun. Ia berjanji untuk menuntaskan permasalahan ini.

"Saya minta dukungan seluruh MPR, saya minta dukungan seluruh parpol, untuk mendukung ini demi rakyat kita," kata Prabowo.

"Dan saya beri peringatan apakah ada orang besar orang-orang kuat jenderal-jenderal dari mana pun, apakah jenderal dari TNI dan dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat."

Lihat Juga : Wamenkeu Pastikan Tak Ada Kenaikan dan Pajak Baru di 2026

Prabowo kemudian menegaskan anggota Partai Gerindra yang ia pimpin juga agar tidak terlibat dalam tambang ilegal. 

"Termasuk partai saya, Gerindra, kalau Anda terlibat, Anda jadi justice collaborator. Anda laporkan saja, karena walaupun kau Gerindra tidak akan saya lindungi," katanya lagi.