Sri Mulyani Janji Tak Pajaki Orang Miskin meski Target 2026 Naik

Menteri Keuangan Sri Mulyani berjanji tak akan memajaki masyarakat tidak mampu alias orang miskin meskipun target pajak di 2026 naik.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan menerapkan pajak sesuai kemampuan masyarakat. Ia mengatakan langkah itu dilakukan agar masyarakat merasakan keadilan dalam sistem perpajakan.

"Jadi, kita juga tidak akan memajaki yang memang bukan kemampuan mereka," ujar Sri Mulyani pada Konferensi Pers RAPBN 2026 dan Nota Keuangan di Kantor DJP, Jakarta Selatan, Jumat (15/8).

Bendahara negara menyebut target penerimaan pajak yang dipatok Presiden Prabowo Subianto tahun depan adalah Rp2.357,7 triliun. Sri Mulyani menyebut target itu ambisius karena naik 13,5 persen secara tahunan (yoy).

Sri Mulyani menjelaskan upaya pemerintah menciptakan keadilan perpajakan terlihat dari beberapa kebijakan yang sudah dijalankan. Misalnya, pajak untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ia mengatakan tax bracket atau lapisan penghasilan kena pajak UMKM tinggi. Pajak hanya dikenakan kepada UMKM beromzet Rp4,8 miliar per tahun. Pajak penghasilannya pun hanya 0,5 persen dan bersifat final.

"Itu (tarif PPh final 0,5 persen untuk UMKM) akan masih berlaku. Kita berharap itu akan menyebabkan UMKM merasa diberikan pemihakan karena banyak sekali yang berpersepsi bahwa seluruh bidang usaha, seluruh pengusaha, terutama yang tidak mampu terbebani dengan pajak," klarifikasi Sri Mulyani.

Kendati demikian, anak buah Presiden Prabowo Subianto itu menegaskan tetap akan memburu pajak dari sumber-sumber lain. Salah satunya adalah shadow economy atau illegal economy.

Hal tersebut sesuai dengan pengamatan Presiden Prabowo Subianto, di mana masih banyak kegiatan ilegal di Indonesia yang lepas dari pengamatan negara. Prabowo mencontohkan ada sekitar 3,7 juta hektare lahan sawit melanggar aturan hingga 1.063 tambang ilegal yang merugikan negara Rp300 triliun.

"Kalau memang ada kemampuan (membayar pajak) dan sesuai peraturan perundang-undangan, itu yang akan kita terus enforce," tegas Menkeu Sri Mulyani.

Anak buah Presiden Prabowo itu melihat masih ada ruang untuk menggenjot penerimaan negara yang ditargetkan Rp3.147,7 triliun pada RAPBN 2026. Jumlah tersebut berarti naik 9,8 persen secara tahunan.

Ia memang mengakui tren penerimaan negara tak cukup bagus dalam 3 tahun terakhir, yakni hanya tumbuh 5,6 persen. Bahkan, Sri Mulyani memprediksi pendapatan negara di 2025 cuma bisa tumbuh 0,5 persen.

Walau demikian, perempuan yang akrab disapa Ani itu berjanji tak akan menaikkan tarif pajak yang sudah berlaku saat ini.

"Apakah ada pajak baru atau tarif baru, kita tidak (menaikkan tarif pajak). Lebih kepada reform di internal (Kementerian Keuangan)," ucapnya menegaskan.