PKB Sentil Efisiensi Anggaran Prabowo Bukan untuk Fasilitas Publik

Fraksi PKB DPR menyinggung efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto tidak digunakan untuk fasilitas publik. 

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PKB Ratna Juwita Sari dalam pandangan umum fraksi-fraksi atas RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan. Ratna menyebut efisiensi anggaran membuat belanja modal justru merosot.

"Kami dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyayangkan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah tidak dapat menaikkan proporsi belanja modal yang dapat digunakan untuk membangun sarana dan fasilitas publik," kata Ratna pada Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan I 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/8).

Efisiensi anggaran jilid pertama dilakukan Prabowo pada 2025 dengan memangkas anggaran Rp306,69 triliun. Efisiensi kemungkinan akan berlanjut di 2026, ditandai dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pandangan berbeda disampaikan Fraksi PAN. Mereka mendukung efisiensi anggaran agar defisit anggaran bisa ditekan menuju 0 persen.

"Fraksi PAN mendukung komitmen presiden untuk melakukan efisiensi sekaligus mengurangi defisit secara bertahap dengan harapan agar dalam dua tahun ke depan APBN dapat benar-benar seimbang," ucap Juru Bicara Fraksi PAN Ahmad Rizki Sadig.

Anggaran jumbo MBG

Anggaran jumbo program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi perhatian di kesempatan itu. Fraksi PKS dan Fraksi Partai Nasdem menyatakan penuh program makan bergizi gratis (MBG) di 2026 dengan anggaran Rp335 triliun atau setara 44 persen anggaran pendidikan

Juru Bicara Fraksi PKS Amin AK menilai MBG adalah langkah strategis pemerintah menciptakan generasi unggul dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) masa depan. Namun, ia berharap kehadiran makan bergizi gratis bisa memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta ekonomi lokal.

Dukungan senada disampaikan dari Juru Bicara Fraksi Partai NasDem Ratih Megasari Singkarru. Ia menekankan program tersebut hadir untuk meningkatkan gizi dan kualitas belajar siswa.

"Besarnya alokasi pada program MBG, yaitu sebesar Rp335 triliun untuk 82,9 juta siswa dan 30 ribu Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) menandakan pendekatan pro-siswa," kata Ratna.

Fraksi Partai NasDem juga menyoroti target pendapatan negara Rp3.147,7 triliun dengan target penerimaan pajak Rp2.357,7 triliun. Ratih mengatakan Nasdem mendukung upaya pemerintah mempercepat reformasi perluasan basis pajak, tapi tetap harus bertanggung jawab.

Sorotan soal target pajak itu juga datang dari Fraksi PDI Perjuangan. Juru Bicara Fraksi PDIP Rio A.J. Dondokambey menuntut transparansi dari pemerintah, khususnya Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Pemerintah harus menjabarkan sumber-sumber tambahan penerimaan pajak pada 2026. Belanja perpajakan pemerintah harus disertai dengan penjelasan dampak yang terukur bagi perekonomian Indonesia dan penerimaan negara yang berkelanjutan," ucap Rio.

Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra menjelaskan porsi belanja kementerian/lembaga (K/L) yang cukup besar di 2026. Belanja pada tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo tembus Rp1.498,25 triliun untuk 102 K/L.

"Fraksi Gerindra DPR RI menegaskan bahwa anggaran yang besar di kementerian dan lembaga dalam RAPBN 2026 sepenuhnya adalah untuk rakyat," ungkap Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra Danang Wicaksana Sulistya.

Pandangan delapan fraksi DPR RI itu diserahkan langsung kepada perwakilan pemerintah, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy. Nantinya, pemerintah akan memberikan tanggapan atas pemandangan DPR RI tersebut dalam Rapat Paripurna pada Selasa (26/8).

[Gambas:Video CNN]