Apa Tugas dan Tanggung Jawab Badan Otorita Pantura Jawa?

Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara (Pantura) Jawa.

Lembaga ini ditujukan mengawal rencana pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa. Proyek itu sejak lama digagas sebagai solusi banjir rob dan penurunan tanah di pesisir utara Jawa.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ide pembangunan tanggul laut sebenarnya sudah muncul sejak 1990-an, tetapi belum terealisasi. Menurutnya, kebutuhan penanganan semakin mendesak mengingat sekitar 20 juta penduduk tinggal di kawasan Pantura.

"Ini kan harus ada penanganan yang kemudian, karena kebutuhan itulah dibentuklah badan pengelolaan Pantai Utara Jawa," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/8).

Dalam pelantikan pejabat negara, Prabowo menunjuk Didit Herdiawan sebagai Kepala Badan Otorita Tanggul Laut Pantura Jawa. Ia juga menunjuk Darwin Trisna Djajawinata dan Suhajar Diantoro sebagai wakil kepala badan itu.

Prabowo juga menyebut proyek tanggul laut sebagai salah satu infrastruktur paling vital yang harus segera diwujudkan.

Lalu, apa tugas dan tanggung jawab Badan Otorita Pantura Jawa?

Tugas utama Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa adalah mengoordinasikan pembangunan proyek Giant Sea Wall, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan.

Badan ini berfungsi sebagai lembaga khusus agar proyek strategis nasional tersebut bisa berjalan lebih cepat. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menilai badan otorita ini menjadi kunci percepatan pembangunan.

"Enggak mungkin membangun tanggul laut dari barat sampai timur selesai dalam satu periode presiden. Bisa dua-tiga presiden mungkin baru selesai. Makanya diperlukan badan otorita sehingga walaupun presidennya sudah bukan lagi Pak Prabowo, tapi pekerjaan itu tetap jalan," ujarnya beberapa waktu lalu, melansir detik.

Selain membangun tanggul laut, badan otorita juga bertanggung jawab melindungi kawasan pesisir utara Jawa dari banjir rob dan dampak perubahan iklim ekstrem.

Proyek ini direncanakan membentang sekitar 500 kilometer dari Banten hingga Gresik dengan estimasi biaya mencapai US$80 miliar atau setara Rp1,3 triliun (asumsi kurs Rp16.254 per dolar AS).

Tak hanya untuk perlindungan lingkungan, proyek ini juga diharapkan membuka peluang investasi jangka panjang. Dody menjelaskan integrasi dengan proyek lain, seperti Jakarta Sea Wall dan Tol Semarang-Demak, bisa menjadi pintu masuk kerja sama terkait ketahanan iklim.

Dengan terbentuknya Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa, pemerintah berharap pembangunan Giant Sea Wall dapat segera terealisasi sebagai proyek strategis nasional (PSN) yang melindungi pesisir utara Jawa sekaligus memperkuat daya tahan terhadap perubahan iklim.