Celios Ungkap Masalah Ekonomi yang Harus Dibenahi Pemerintah

Center of Economic and Law Studies (Celios) mengungkap sejumlah masalah ekonomi yang harus dibenahi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Mereka merinci daftar permasalahan itu dalam laporan "Shrinking Middle Class, Pajak, Utang, dan Jalan Keluarnya". Salah satu masalah yang disoroti adalah ketimpangan.

Lihat Juga : Celios Ungkap Ketimpangan Ekonomi Jadi Salah Satu Penggerak Unjuk Rasa

"Ketimpangan menjadi akar masalah kemarahan publik," tulis Celios dalam laporan tersebut, Kamis (4/9).

Berdasarkan catatan Celios, total kekayaan 50 orang triliuner Indonesia meningkat lebih dari dua kali lipat hanya dalam enam tahun. Lima puluh orang terkaya Indonesia itu memiliki harta total Rp4.857 triliun.

Celios juga memotret peningkatan kekayaan pejabat publik Kabinet Merah Putih. Prabowo dan anak-anak buahnya memiliki harta kekayaan Rp21,32 triliun pada 2024, naik dari Rp19,57 triliun pada 2023.

"Peningkatan ini berarti ada tambahan sekitar Rp1,75 triliun atau hampir 9 persen dalam satu tahun. Jika melihat rerata kekayaan per individu, kenaikannya juga cukup tajam dari Rp391 miliar pada 2023 menjadi Rp426 miliar pada 2024," ungkap Celios.

Lihat Juga : Ekonom Nilai Demo Tak Ditunggangi, Murni Dipicu Kondisi Ekonomi RI

Anggaran

Pengelolaan anggaran menjadi masalah lainnya yang disoroti Celios. Mereka melihat anggaran digunakan secara tidak rasional di tengah perlambatan ekonomi.

Anggaran pertahanan meningkat 165 persen, sedangkan ketertiban dan keamanan naik 52,4 persen untuk periode APBN 2021-2026.

"Sementara pada periode yang sama anggaran perlindungan sosial hanya meningkat 2,5 persen," ucap Celios.

"Selama periode APBN 2021-2026 alokasi anggaran untuk fungsi perlindungan lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, dan pariwisata justru tumbuh negatif," tulis mereka.

Celios juga mengkritik langkah pemerintah menggunakan sebagian besar anggaran pendidikan untuk Makan Bergizi Gratis. Mereka menilai langkah ini tidak tepat.

Pengangguran

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) juga menjadi persoalan yang harus dibenahi Prabowo. Celios mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut jumlah pekerja terdampak PHK 42.385 orang pada Januari-Juni 2025.

Angka PHK semester I 2025 naik 32,19 persen dibandingkan April 2024. Angka PHK itu juga naik 54,36 persen naik dibandingkan angka PHK sepanjang 2024.

"Ekonomi yang sekarat membuat PHK semakin tinggi dan pekerja beralih ke sektor informal," ucap Celios.

Persoalan ekonomi dan ketimpangan menjadi beberapa faktor kemarahan rakyat akhir-akhir ini. Kondisi itu ditambah kabar kenaikan tunjangan anggota DPR, membuat masyarakat menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di berbagai daerah.

Situasi tambah panas setelah polisi melindas sopir ojek online Affan Kurniawan hingga tewas, Kamis (28/8). Demonstrasi pun meluas ke beberapa daerah.

Setelah situasi terus memanas, Prabowo berjanji akan mendengar aspirasi rakyat. Ia pun memerintahkan anak buahnya untuk terbuka dengan berbagai masukan masyarakat.

"Kepada pemerintah, saya juga perintahkan kepada semua kementerian/lembaga untuk menerima utusan-utusan kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan koreksi, menyampaikan kritik dan menyampaikan perbaikan terhadap jalannya negara dan pemerintah," kata Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8).

"Saudara-saudara sekalian, saya minta sungguh-sungguh, seluruh warga negara untuk percaya kepada pemerintah, untuk tenang, pemerintah yang saya pimpin dengan semua partai politik, termasuk partai yang di luar pemerintahan, kami bertekad untuk selalu memperjuangkan kepentingan rakyat dan bangsa, termasuk rakyat yang paling kecil, rakyat yang paling tertinggal," imbuhnya.

Jutaan Pengangguran di Indonesia Menanti Lapangan Kerja (Foto: Basith Subastian/CNNIndonesia)