Dilantik Jadi Menkeu Baru, Purbaya Respons Tuntutan 17+8

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa langsung merespons tuntutan 17+8 yang disuarakan masyarakat Indonesia, baik di media sosial maupun aksi demonstrasi.

Ia mengaku belum mempelajari tuntutan tersebut, tetapi menduga hal itu muncul karena kehidupannya masyarakat kekurangan.

"Saya belum mempelajari itu (tuntutan 17+8), tapi basically begini, itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa, mungkin sebagian ngerasa keganggu, hidupnya masih kurang ya. Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6 persen, 7 persen, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo," jelas Purbaya, saat menjawab pertanyaan wartawan.

Purbaya dipilih Presiden Prabowo Subianto untuk menggantikan posisi Sri Mulyani. Ia dilantik di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi, sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86 Tahun 2025.

Ia sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Purbaya lalu resmi resign dari LPS usai diminta Prabowo menggantikan posisi Sri Mulyani.

Akan tetapi, Purbaya mengaku belum tahu kapan proses serah terima jabatan (sertijab) menkeu dengan Sri Mulyani. Ia mengklaim masih ada proses konsolidasi di internal pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan.

"Saya akan kulonuwon dulu dengan Bu Sri Mulyani. Memperbaiki di sini (Kemenkeu) kelemahannya apa, pasti ada kelemahan," tutur Purbaya.

Adapun daftar lengkap tuntutan demo 17+8:

17 tuntutan dengan deadline 5 September

1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tak ada kriminalisasi demonstran
2. Bentuk tim investigasi kematian Affan Kurniawan, dan semua demonstran yang menjadi korban aksi 25-31 Agustus
3. Bekukan kenaikan tunjangan, gaji, dan fasilitas baru anggota DPR
4. Publikasikan transparansi anggaran
5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota bermasalah
6. Pecat atau sanksi kader partai politik yang tidak etis dan memicu kemarahan publik
7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat
8. Libatkan kader partai dalam ruang-ruang dialog bersama publik
9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan
10. Hentikan tindakan represif dan kekerasan berlebihan aparat dalam mengawal demo
11. Tangkap dan proses hukum anggota atau aparat yang memerintahkan atau melakukan tindakan represif
12. TNI segera kembali ke barak
13. TNI tak boleh ambil alih fungsi Polri, tegakkan disiplin internal
14. Tak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi
15. Pastikan upah layak untuk buruh
16. Pemerintah segera ambil langkah darurat cegah PHK massal
17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah murah dan outsourcing

8 tuntutan tambahan deadline 31 Agustus 2026:

1. Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran; lakukan audit dan tinggikan syarat anggota DPR.
2. Reformasi partai politik; parpol harus mempublikasikan laporan keuangan, memastikan fungsi pengawasan berjalan sebagaimana mestinya.
3. Reformasi sektor perpajakan dengan adil
4. Sahkan RUU Perampasan Aset
5. Reformasi kepolisian agar profesional dan humanis
6. TNI kembali ke barak
7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen lain
8. Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan; mulai dari PSN, evaluasi UU Ciptaker, dan tata kelola Danantara.