Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menegaskan penambahan saham tidak boleh berhenti pada kebanggaan simbolis, tetapi harus menghadirkan nilai tambah nyata bagi masyarakat luas.
"Pertanyaannya, apakah dengan saham lebih besar pemerintah bisa memastikan nilai tambah produk tembaga dan emas Freeport dirasakan masyarakat? Kalau tidak ada manfaatnya ya percuma juga, bahkan ketika pemerintah pegang saham pengendali," kata Bhima.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bhima juga menyoroti risiko lingkungan yang selama ini ditimbulkan dari aktivitas pertambangan Freeport. Jika pemerintah menambah porsi saham, namun pada saat bersamaan harus menanggung eksternalitas negatif tersebut, menurutnya hal itu justru bisa menjadi beban.
"Kalau saham makin besar tapi dampak lingkungan ditanggung pemerintah, ini namanya ketiban masalah, bukan malah untung," ujarnya.
Oleh sebab itu, ia mengingatkan, semangat penambahan saham Freeport tidak bisa didasarkan pada nasionalisme sempit semata. Kondisi penerimaan pajak yang sedang menurun dan risiko investasi tambahan pasca longsor tambang Freeport beberapa waktu lalu dinilai harus menjadi pertimbangan serius.
"Ruang fiskal pemerintah sedang terbatas, sehingga setiap rupiah yang ditanamkan harus benar-benar memberi manfaat langsung untuk rakyat," pungkas Bhima.
(sfr)