Ada Danantara, Kementerian BUMN Kemungkinan Jadi Badan

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut ada kemungkinan status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diturunkan menjadi badan.

Wacana tersebut seiring pembahasan revisi Undang-Undang tentang perubahan keempat atas UU BUMN yang saat ini tengah bergulir di DPR RI.

"Ada kemungkinan kementeriannya mau kita turunkan statusnya menjadi badan. Ada kemungkinan seperti itu," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (23/9), melansir Antara.

Prasetyo menjelaskan sebagian besar fungsi operasional BUMN saat ini sudah banyak dijalankan oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia. Sementara itu, Kementerian BUMN lebih berperan sebagai regulator.

Namun, ia menegaskan kepastian perubahan nama maupun status Kementerian BUMN akan menunggu hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) di Komisi VI DPR RI.

Pemerintah juga masih mempertimbangkan berbagai implikasi, termasuk terkait posisi aparatur sipil negara (ASN) yang saat ini bertugas di Kementerian BUMN.

"Kalau ada konsekuensi atau implikasi terhadap contoh tadi yang disebut, sekarang yang sudah berdinas di Kementerian BUMN itu bagian dari yang kita pikirkan nanti," ujarnya.

Prasetyo menambahkan pemerintah mendorong agar pembahasan RUU BUMN bisa rampung secepatnya.

"Ya kita berharap lebih cepat, kalau bisa minggu ini selesai, minggu ini. Kalau bisa selesai sebelum reses, ya kita selesaikan," katanya.

Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah menyelesaikan evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Dari hasil pembahasan, RUU BUMN resmi masuk Prolegnas Prioritas 2025.

Selain itu, Baleg juga menyetujui RUU Danantara masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026.

"Tahun 2026 ya (RUU Danantara)," ujar Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (18/9).