Digitalisasi Bansos Lewat Pengenalan Wajah Mulai Diuji Coba

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan program digitalisasi bantuan sosial (bansos) dengan Government Technology (GovTech) sudah mulai diuji coba di Banyuwangi, Jawa Timur.

Uji coba ini disebut menggunakan teknologi pengenalan wajah (face recognition) untuk memastikan penyaluran bansos berlangsung lebih tertib dan transparan.

"GovTech sekarang kita sudah piloting di Banyuwangi dan sekarang sudah mulai face recognition, sehingga dengan demikian akan jauh lebih tertib. Kami berharap minggu depan akan pergi ke sana, rapat terpadu di sana sekali lagi, menyiapkan nanti presiden untuk melihat," ujar Luhut di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (24/9).

Ia menjelaskan bila uji coba di Banyuwangi berjalan baik, sistem tersebut akan diperluas secara nasional pada tahun depan.

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meninjau langsung, meski waktu kunjungan masih dalam tahap penyesuaian. Luhut menyebut kehadiran presiden bisa dilakukan dalam satu hingga dua bulan ke depan.

"Kalau itu sukses, kita akan langsung sosialisasi secara nasional (di) 514 kabupaten. Nanti kita lihat kelompok-kelompokan sehingga kita bisa lihat kekurangan di mana. Ini berbasis AI, jadi AI ini teknologi dirancang anak-anak Indonesia. Semua kita buat sangat transparan," jelasnya.

GovTech berbasis kecerdasan buatan (AI) diklaim mampu membuat distribusi bantuan lebih efisien sekaligus mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran.

Luhut menilai pengalaman dari pilot project di Banyuwangi sudah menunjukkan hasil yang positif, mulai dari penertiban data penerima hingga pemangkasan prosedur birokrasi.

"Pengalaman di Banyuwangi kelihatan sangat-sangat bagus dan membuat Indonesia akan jauh lebih tertib dan terkendali, terorganisasi, pasti akan membuat efisiensi dan mengurangi korupsi," katanya.

Mandat digitalisasi bansos merupakan bagian dari tugas baru Luhut sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan. Posisi tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.

Luhut sebelumnya menyebut penggunaan AI di sektor pemerintahan berpotensi menekan defisit APBN 2026 hingga Rp400 triliun dari proyeksi awal Rp638,8 triliun.

Pengembangan GovTech sendiri dikerjakan oleh tim yang pernah membangun aplikasi Peduli Lindungi saat pandemi Covid-19. Menurut Luhut, penerapan sistem digital ini bukan hanya untuk bansos, melainkan juga akan diperluas ke layanan publik lain guna meningkatkan efisiensi anggaran negara.

"Kami melihat potensi penghematan, angka yang sangat luar biasa. Keinginan Presiden (Prabowo) untuk budget deficit itu lebih rendah dari apa yang ada sekarang, seperti yang beliau pidatokan (di Nota Keuangan). Itu mungkin tidak nol, tapi secara bertahap sampai 2026 kita kira akan bisa kita lakukan (menekan defisit) dengan baik," katanya dalam Konferensi Pers di Kantor DEN, Jakarta Pusat, Selasa (26/8).

[Gambas:Video CNN]