Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap nasib pembentukan Family Office atau Wealth Management Consulting (WMC) yang digagas saat periode kedua Pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Luhut memastikan rencana pembentukan Family Office tetap berjalan meski rezim pemerintahan telah berubah.
"Saya kira masih berjalan, kita lagi kejar terus. Kita harap bisa segera diputuskan Presiden," ujar Luhut di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dikutip dari Detik Finance, Senin (28/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mantan Menteri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marinves) ini menyebutkan lembaga tersebut bahkan ditargetkan bisa beroperasi di tahun ini juga.
"Ya kita harap tahun ini harus bisa," jelasnya.
Pada Mei 2024, rencana pembentukan family office pertama kali diusulkan oleh Luhut Binsar Pandjaitan ketika menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Luhut mengatakan sejumlah negara, seperti Singapura, Hong Kong, hingga Abu Dhabi, bahkan Singapura sudah memiliki 1.500 family office. Karenanya, negara itu bisa menjadi rujukan Indonesia dalam membentuk family office.
Kala itu, pemerintah memproyeksikan investasi dari family office yang bisa ditarik ke Indonesia mencapai US$500 miliar atau setara Rp8.151,95 triliun dalam beberapa tahun ke depan.
Jumlah tersebut merupakan 5 persen dari total dana yang dimiliki perusahaan keluarga atau family office di dunia sebesar US$11,7 triliun.
Adapun family office biasanya menyediakan berbagai layanan, seperti manajemen investasi, perencanaan keuangan, dan perencanaan pajak.
Di family office, menurut Luhut, investor asing dapat menaruh uang mereka tanpa dikenakan pajak dan hanya akan dikenakan pajak apabila terdapat penciptaan lapangan kerja dari investasi tersebut.
(ldy/pta)