29 Ribu Ton Beras Bulog Turun Mutu, 1,45 Juta Ton Numpuk di Gudang

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkap lebih dari 29 ribu ton beras pemerintah yang disimpan di gudang Perum Bulog mengalami turun mutu.

Data itu merupakan tindak lanjut temuan Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto di Gudang Bulog Ternate pada 23 September 2025. Bapanas langsung menggelar rapat koordinasi pada 2 Oktober 2025 untuk mengevaluasi kualitas beras Bulog.

"Sebanyak 29,99 ribu ton beras, yang terdiri dari 3 ribu ton beras dalam negeri dan 26,89 ribu ton beras luar negeri tergolong telah turun mutu," ungkap Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Bapanas Nita Yulianis pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, disiarkan YouTube Kemendagri, Senin (6/10).

"Beras yang mengalami turun mutu akan dilakukan reprocessing dalam rangka memperbaiki mutu beras tersebut ketika akan disalurkan," sambungnya.

Bapanas juga mengungkapkan ada 1,45 juta ton beras pemerintah menumpuk di gudang Perum Bulog selama lebih dari enam bulan. Nita mengatakan jumlah tersebut setara dengan 37,95 persen total stok beras saat ini.

Berdasarkan hasil rapat evaluasi Bapanas, cadangan beras pemerintah (CBP) yang ada di gudang Bulog sekarang ini mencapai 3,84 juta ton.

"Perum Bulog perlu melakukan pengujian kualitas CBP secara berkala untuk memastikan beras yang disalurkan kepada masyarakat layak untuk dikonsumsi dari sisi sensori dan keamanan pangan," ucapnya.

Inspeksi Komisi IV DPR RI sebelumnya mendapati 1.200 ton beras lokal tersimpan sejak Mei 2024. Sebagian beras sudah berubah warna menjadi abu-abu, sedangkan stok beras impor masih dalam kondisi baik.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani tak membantah temuan Titiek Soeharto itu. Ia mengamini 1.200 ton beras di Gudang Bulog Tabahawa, Maluku Utara turun kualitas. Kendati demikian, ia memastikan Bulog akan memperbaiki kualitas beras-beras tersebut.

"Ada, betul (1.200 ton beras turun kualitas). Sekarang sedang di-processing ulang. Kita ada proses ulang, pengolahan ulang supaya layak dikonsumsi," kata Rizal di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (29/9).

Rizal menuturkan proses pengolahan ulang demi memperbaiki kualitas beras sebelum disalurkan ke masyarakat. Penyaluran beras itu nantinya mencakup program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga Bantuan Pangan (Banpang).