Pertamina-Pupuk Indonesia Usul Insentif Hidrogen Hijau ke Pemerintah

PT Pertamina (Persero) dan PT Pupuk Indonesia (Persero) meminta pemerintah memberikan insentif untuk pengembangan hidrogen hijau.

CEO Pertamina New & Renewable Energy (NRE) John Anis mengatakan hidrogen hijau harus menjadi solusi dalam transisi energi.

Ia membandingkan hidrogen hijau dengan energi fosil yang harganya bisa murah karena diberikan subsidi oleh pemerintah.

"Fossil fuel kenapa affordable? Karena ada insentif kan, subsidi. Coba dilepas subsidinya, pasti jerit semua, mahal juga. Kemudian batu bara juga kenapa affordable, ya ada DMO (domestic market obligation) dipatok US$70," kata John dalam Indonesia Energy Transition Dialogue 2025 di Hotel Pullman, Jakarta, Rabu (8/10).

"Renewable (energy)? Saya mau buat geothermal aja kena cukai. Poinnya adalah we are not playing at the same battle ground yet. Kalau mau fair memang harus ada bantuan," sambungnya.

Ia menilai tidak masalah jika subsidi atau insentif yang digelontorkan pemerintah untuk energi fosil dialihkan ke hidrogen hijau. Dengan begitul subsidi tidak perlu ditambah, cukup dialihkan saja.

"Misalkan menggantikan fosil 1.000 barel, ya subsidi ini alihkan ke hidrogen sehingga lebih ekonomis. Tidak ditambahkan, tapi dialihkan," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Operasi Pupuk Indonesia Dwi Satriyo Nugroho mengatakan pihaknya memandang amonia hijau adalah sebuah keharusan. Amonia hijau sendiri diproduksi dengan bahan baku utama dari hidrogen hijau.

Dwi mengatakan amonia hijau menjadi sebuah keharusan karena saat ini Pupuk Indonesia menggunakan gas alam sebagai bahan baku amonia. Masalahnya gas alam bukan energi baru terbarukan dan suatu saat pasokannya akan habis. Karena itu, Pupuk Indonesia harus beralih ke hidrogen hijau.

Untuk beralih, Pupuk Indonesia katanya perlu menggelontorkan investasi sebesar Rp99,7 triliun hingga 2030.

"Itu investasi yang besar. Apabila kami investasi yang besar sementara yang kami dapatkan tidak dengan harga yang kompetitif, bagaimana jadinya? Jadi insentif kami perlukan," katanya.