IETD Nilai Subsidi Energi Salah Sasaran, Harusnya ke Energi Terbarukan

Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2025 menilai subsidi energi yang digelontorkan pemerintah tidak tepat sasaran lantaran menyasar energi fosil.

Anggota ICEF Sripeni Inten Cahyani mengatakan pihaknya melihat subsidi energi seharusnya diberikan untuk energi baru terbarukan (EBT).

"Pada diskusi di pembukaan jelas sekali mengemuka mengenai subsidi dan insentif yang masih belum tepat sasaran karena masih lebih kepada atau diberikan kepada energi fosil. Subsidi listrik, subsidi BBM dan sebagainya, subsidi energi itu masih diberikan untuk energi fosil," kata Sripeni dalam IETD 2025 di Hotel Pullman, Jakarta, Rabu (8/10).

"Padahal kita mau mendorong bagaimana transisi energi dan energi baru terbarukan ini bisa affordable," sambungnya.

Selain itu, IETD 2025 juga membahas mengenai ketegangan geopolitik dan pelemahan multilateralisme. Hal itu sempat disampaikan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada hari pertama IETD, Senin kemarin.

SBY, kata Sripeni, mengatakan masing-masing negara memiliki ego untuk kepentingan nasional, tetapi mengabaikan isu global, yakni krisis iklim.

"Jadi benar menomorsatukan kepentingan nasional tetapi harus seimbang juga untuk menjaga satu pijakan bumi yang sama-sama ini," katanya.

Lebih lanjut, ia mengatakan IETD 2025 merekomendasikan tiga strategi utama yang mencakup strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Secara jangka pendek, terdapat tiga strategi yang dapat dilakukan dalam satu hingga dua tahun ke depan. Pertama, mengintegrasikan program 100 GW PLTS dan baterai tersebar ke dalam rencana pembangunan ekonomi desa berbasis energi terbarukan.

Kedua, menambah kuota PLTS atap untuk mendorong partisipasi industri, komunitas dan masyarakat dalam transisi energi. Ketiga, menerapkan konsep Penggunaan Bersama Jaringan Transmisi (PBJT) untuk memperluas akses energi terbarukan bagi industri.

Secara jangka menengah, dalam jangka tiga hingga empat tahun ke depan, IETD merekomendasikan enam strategi untuk membangun kondisi yang memungkinkan (enabling condition) percepatan transisi energi agar memberikan dampak maksimal.

Pertama, memperkuat edukasi, partisipasi dan kepercayaan publik untuk mendukung program transisi energi, termasuk program 100 GW PLTS sehingga menciptakan kepercayaan, dukungan, dan partisipasi publik. Kedua, menyiapkan regulasi yang membuat proyek energi terbarukan layak dan bankable.

Ketiga, menyelaraskan instrumen keuangan dan pasar karbon agar punya sasaran dan peta jalan yang jelas. Keempat, perbaikan operasi sistem kelistrikan dan peningkatan kapasitas pemangku kepentingan sektor kelistrikan untuk antisipasi kebutuhan integrasi energi terbarukan yang masif.

Kelima, mengarusutamakan pengetahuan dan keterampilan terkait pekerjaan hijau pada sistem pendidikan dan pelatihan.

Keenam, penciptaan ekosistem hidrogen hijau yang bertumpu pada harga listrik yang murah, penguasaan dan efisiensi teknologi serta pembentukan ekosistem hidrogen hijau secara bertahap.

Sementara, secara jangka panjang, IETD 2025 mendorong agar pemerintah memastikan kepemimpinan dalam proses transisi energi dengan menciptakan landasan legal yang kuat sehingga memberikan kepastian dan konsistensi kebijakan transisi energi jangka panjang.

pe

"Jadi ini perlu adanya konsistensi, komitmen dulu, konsistensi dan kontinuitas kebijakan. Jadi kita terus terang saja kita akan mendorong bahwa pemerintah harus tetap komitmen, harus konsisten di dalam melaksanakan kebijakan dan harus continue," katanya.

IETD 2025 merupakan acara tahunan yang diselenggarakan Indonesia Clean Energy Forum (ICEF) dan Institute for Essential Services Reform (IESR) sebagai platform untuk berbagai pemangku kepentingan dalam mengangkat isu transisi energi di Indonesia.

IETD 2025 berlangsung pada 6-8 Oktober di Jakarta dengan tema "Delivering Impactful Energy Transition".