Purbaya Panggil Bos Pertamina Bahas Merger 3 Anak Usaha - Insentif

CNN Indonesia
Jumat, 09 Jan 2026 15:40 WIB
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memanggil Dirut Pertamina Simon Aloysius ke kantornya, Jumat (9/1), untuk membahas merger anak usaha hingga insentif sektor migas.
Dirut Pertamina Simon Aloysius mendatangi kantor Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa pada Jumat (9/1) untuk membahas merger anak usaha hingga insentif sektor migas. (AFP/YASUYOSHI CHIBA).
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memanggil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri ke kantornya, Jumat (9/1), untuk membahas merger anak usaha hingga insentif sektor minyak dan gas (migas) tahun ini.

"Ada beberapa poin yang perlu dibahas dan dilaporkan," ujar Simon ketika tiba di kantor Purbaya.

Menurut Simon, pembahasan pertama akan terkait dengan penggabungan tiga anak usaha yakni Pertamina Patra Niaga (PPN), Kilang Pertamina Internasional (KPI), Pertamina International Shipping (PIS).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"(Bahas) rencana integrasi bisnis hilir kita, jadi kita kan akan menggabungkan KPI, PPN dan PIS," ujarnya.

Selain itu, kedua nya juga akan membahas mengenai insentif yang memungkinkan untuk berikan di tahun ini, terutama di sektor migas.

"(Termasuk insentif dan keringanan untuk merger?) Iya, termasuk," tegasnya.

Wacana penggabungan tiga anak usaha perseroan sudah disampaikan sejak akhir tahun lalu. Rencananya akan mulai dilakukan mulai 1 Januari 2026, namun sampai saat ini masih belum dilaksanakan.

Simon sebelumnya mengatakan penggabungan tiga anak usaha ini tujuannya agar peran perusahaan selaras dan sejalan dengan arah BPI Danantara.

Alasan lain penggabungan lantaran laba salah satu dari tiga perusahaan turun disebabkan oleh lemahnya permintaan global di tengah kondisi yang tak menentu.

Padahal, produksi terus meningkat karena banyak kilang-kilang baru.

"Supaya lebih efektif memang ada beberapa kajian di kita untuk menggabungkan antara Kilang, PIS, dan PPN," ujar Simon dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, Kamis (11/9).

[Gambas:Video CNN]

(ldy/sfr)