Purbaya: Gibran Dukung Saya Ngomong Ceplas-ceplos

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku mendapat dukungan dari Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka untuk berbicara blak-blakan di depan publik.

Dukungan itu ia dapatkan saat bertemu dengan Gibran di Istana Wapres, Jakarta Pusat, pada Jumat (17/10) pagi tadi.

"Dia (Gibran) mendukung juga, saya suruh ngomong ceplas-ceplos terus katanya," ujar Purbaya sembari tertawa dalam Media Briefing di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.

Purbaya mengungkapkan obrolan di Kantor RI 2 itu masih seputar kondisi perekonomian Indonesia.

"(Pertemuan dengan) Pak Wapres (Gibran) biasa, diskusi tentang masalah kondisi ekonomi secara umum. Dia (Gibran) kan baru dari daerah, dia menyuarakan keresahan dari pemimpin-pemimpin daerah yang anggarannya dipotong," jelas Purbaya.

Ia menuturkan isi obrolan dengan Gibran sama dengan aspirasi para kepala daerah yang sempat ramai-ramai menggeruduk Kantor Kementerian Keuangan pada Selasa (7/10) lalu.

Kala itu, Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda dan 17 gubernur lain se-Indonesia mengeluh kepada Purbaya imbas anggarannya dipotong pemerintah pusat.

Para kepala daerah yang protes itu tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

Purbaya menyebut Gibran turut menanyakan bagaimana langkah Kemenkeu untuk memitigasi gejolak tersebut. Sang Bendahara Negara blak-blakan mengaku tidak bisa berbuat banyak dalam jangka pendek.

"Saya pikir, dalam jangka pendek saya gak bisa apa-apa. Paling saya minta sama pemda merapikan belanja mereka satu tahun depan, nanti kita lihat bagus apa enggak serapannya, ada kebocoran apa enggak," tuturnya.

"Nanti triwulan ketiga (2026) kita hitung ulang. Kalau ekonominya bagus kan income kita meningkat juga, kita akan lihat berapa yang kita bisa bagi ke daerah. Jadi, daerah jangan terlalu cemas. Kami juga memikirkan stabilitas nasional," sambungnya.

Dana transfer ke daerah (TKD) di 2026 memang terus menjadi perdebatan. Pasalnya, RAPBN 2026 mulanya cuma menganggarkan Rp650 triliun. Angka tersebut turun 29 persen dibandingkan TKD 2025 yang menyentuh Rp919 triliun.

Konflik pun pecah karena beberapa pemerintah daerah langsung mengerek tarif pajak daerah secara gila-gilaan. Hal tersebut dikritik karena hanya menjadi jalan pintas pemda menambal pendapatan yang hilang.

Purbaya yang baru menjabat sebagai menkeu pada Senin (8/9) kemudian bertemu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Ia meminta Tito mengusulkan revisi besaran TKD yang layak untuk tahun depan, di mana akhirnya disepakati naik menjadi Rp693triliun.