Purbaya Blak-blakan Ungkap Juali Beli Jabatan di Bekasi

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa blak-blakan mengungkap temuan kasus jual beli jabatan di Bekasi, Jawa Barat.

Purbaya juga mengendus praktik proyek fiktif di Sumatera Selatan. Ia menyebut hal ini sebagai tanda reformasi tata kelola pemerintahan belum sepenuhnya tuntas.

"Data KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) juga mengingatkan kita dalam tiga tahun terakhir, masih banyak kasus di daerah. Suap audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) di Sorong dan Meranti, jual-beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya, reformasi tata kelola ini belum selesai," ujar Purbaya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (20/10).

Purbaya meminta semua pemda untuk berbenah. Pemda diminta memperbaiki tata kelola dan disiplin anggaran dalam waktu dekat.

Ia mengutip hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 menunjukkan skor integritas nasional baru mencapai 71,53, di bawah target 74. Sebagian besar pemerintah daerah masih masuk kategori rentan atau zona merah, dengan skor rata-rata provinsi sebesar 67 dan kabupaten 69.

"Coba tolong perbaiki dua triwulan ke depan deh, jadi saya bisa ngomong ke atas. Kalau saya kan paling penting, untuk saya yang penting adalah ekonominya bergerak dan bergeraknya merata bukan di pusat saja," kata Purbaya.

Purbaya mendorong seluruh kepala daerah untuk lebih transparan dan bertanggung jawab dalam mengelola anggaran publik.

Menurutnya, tata kelola yang bersih dan efisien akan memperkuat kepercayaan publik, mendorong arus investasi, serta membuat ekonomi daerah lebih tangguh.

"Mari kita kelola uang publik dengan hati-hati, cepat, dan bertanggung jawab supaya ekonomi daerah makin kuat dan masyarakat makin sejahtera," ungkap Purbaya.