Data Purbaya-Tito soal Duit Daerah di Bank Beda Rp18 T, Ini Sebabnya

CNN Indonesia
Jumat, 31 Okt 2025 14:36 WIB
Mendagri Tito Karnavian membeberkan sejumlah faktor yang membuat data Kemendagri dan Menkeu Purbaya soal uang pemda mengendap di bank berbeda.
Mendagri Tito Karnavian membeberkan sejumlah faktor yang membuat data Kemendagri dan Menkeu Purbaya soal uang pemda mengendap di bank berbeda. (CNN Indonesia TV).
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap penyebab data Kemendagri tentang uang pemerintah daerah (pemda) di bank berbeda dengan data Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Tito mengatakan data perbankan bersifat dinamis dari waktu ke waktu. Menurutnya, perbedaan data hanya persoalan perbedaan waktu pencatatan.

"Sama dengan dari Bapak Menkeu menyampaikan Rp233 triliun dari informasi dari BI, bank sentral, itu timing-nya Agustus-September. Sementara yang di data yang di Kemendagri Rp215 triliun karena sudah terpakai oleh daerah-daerah ini," kata Tito usai Festival Ekonomi Digital Indonesia (FEKDI) dan IFSE 2025, di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (31/10), dilansir detikfinance.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia menjelaskan perbedaan data itu dengan contoh uang Pemprov Jawa Barat. Berdasarkan data BI yang dipegang Purbaya, Jawa Barat masih mengendapkan Rp4,1 triliun di bank.

Data itu berdasarkan catatan 31 Agustus. Sementara itu, catatan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang lebih baru menunjukkan uang yang mengendap tinggal Rp2,7 triliun.

"Jadi, otomatis beda karena waktunya berbeda, uangnya sudah terbelanjakan sebagian," ujarnya.

Selain persoalan waktu pencatatan, Tito juga mengungkap faktor kesalahan input oleh bank pembangunan daerah (BPD). Misalnya, uang Pemkot Banjarbaru yang sebelumnya disebut mengendapkan Rp5,1 triliun.

Padahal, kata Tito, anggaran Banjarbaru setahun hanya Rp1,6 triliun. Tito mengatakan hal itu terjadi karena BPD salah mencatat.

"Rupanya penginputnya, yaitu BPD, Bank Pembangunan Daerah Kalses meng-input Rp 5,1 itu simpanannya provinsi, dimasukkan sebagai simpanannya, dilaporkan sebagai simpanannya Kota Banjar Baru. Otomatis di BI tercatat punya Kota Banjar Baru," ujarnya.

Sebelumnya, uang pemda mengendap di bank menjadi polemik. Menkeu Purbaya mempertanyakan alasan pemda hanya menyimpan anggaran dan tidak memakainya untuk program.

Purbaya sempat bertukar pernyataan dengan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi di media massa. Pria yang akrab disapa KDM itu membantah ucapan Purbaya soal Jabar mengendapkan triliunan rupiah di bank.

"Jadi kalau ada yang menyatakan ada uang Rp4,1 triliun tersimpan dalam bentuk deposito, serahin datanya ke saya. Soalnya saya bolak-balik ke BJB nanyain, kumpulin staf, marahin staf, ternyata tidak ada dibuka di dokumen, kasda (kas daerah) juga tidak ada," ujar Dedi Mulyadi.

[Gambas:Video CNN]

(dhf/agt)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER