Zulhas Minta Tiap Hari Ada Rapat Awasi Ketat MBG

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta agar tim penyelenggara program Makan Bergizi Gratis (MBG) melakukan rapat setiap hari di kantornya untuk memastikan pelaksanaan program berjalan optimal.

"Namanya pelaksana harian, maka akan ada tiap hari rapat di sini. Karena program Makan Bergizi ini mendasar, skalanya besar, bayangkan 82,9 juta penerima manfaat, tentu juga dampaknya besar, juga tantangannya besar," ujar pria yang akrab disapa Zulhas itu dalam konferensi pers rapat perdana Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (4/11).

Zulhas menjelaskan rapat perdana tersebut menjadi tindak lanjut dari terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG.

Tim ini diketuai oleh Menko Bidang Pangan Zulhas bersama Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno sebagai Wakil Ketua I, serta Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Wakil Ketua II.

Menurut Zulhas, rapat harian penting dilakukan mengingat skala dan tanggung jawab program yang sangat besar. Adapun program MBG ditujukan untuk 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, dengan tujuan meningkatkan gizi anak-anak dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

"Kita tidak ingin ada risiko apa pun, bukan soal angka yang kena, tetapi ini soal anak-anak kita," katanya.

Zulhas menuturkan pelaksanaan MBG akan dikawal oleh tim pelaksana harian yang dipimpin oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Investigasi dan Komunikasi Nanik S. Deyang. Ia akan didampingi eselon terkait dari berbagai kementerian dan lembaga.

Selain mengawasi pelaksanaan harian, tim ini juga tengah merumuskan tata kelola penyelenggaraan program MBG dalam bentuk peraturan presiden (perpres).

Melalui tata kelola tersebut, pemerintah ingin memastikan ada penanggung jawab di tingkat kabupaten dan provinsi, penyelenggara di lapangan, serta sistem pengawasan yang jelas dan transparan.

"Tata kelola penyelenggaraan program MBG dalam bentuk perpres. Sehingga nanti di kabupaten itu ada penanggung jawabnya, di provinsi ada penanggung jawabnya, ada penyelenggara, ada pengawasan, dengan tata kelola yang baik, yang tertib," ujar Zulhas.

Ia menambahkan sistem pengawasan akan dilakukan dengan pendekatan good governance menggunakan dashboard digital agar proses verifikasi lebih transparan dan terbuka. Kelompok disabilitas juga akan mendapatkan porsi yang sama dalam tata kelola tersebut.

Selain itu, pemerintah juga tengah menyelesaikan rancangan perubahan perpres tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Badan Gizi Nasional. Struktur baru ini akan memperkuat peran BGN dalam mengawal pelaksanaan MBG tanpa menambah rekrutmen atau menyewa kantor baru.

"Tidak sewa tempat yang baru, tidak rekrutan yang baru, tapi dari tim koordinasi diambil nanti untuk mengelola MBG di level provinsi, kabupaten, dan kota," jelasnya.