Prabowo Siap Bertanggung Jawab atas Utang Whoosh, Apa Artinya?
Sakti Darma Abhiyoso | CNN Indonesia
Rabu, 05 Nov 2025 07:46 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Penyataan Prabowo soal utang Whoosh dinilai bukan komitmen fiskal, tapi sinyal politik untuk menjaga persepsi publik dan kepercayaan investor terkait PSN. (Foto: ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)
Jakarta, CNN Indonesia --
Presiden Prabowo Subianto menegaskan siap bertanggung jawab atas seluruh utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh.
"Enggak usah khawatir, apa itu ribut-ribut Whoosh? Saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya! Indonesia bukan negara sembarangan, kita hitung enggak masalah itu," jelasnya di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat, Selasa (4/11).
"PT KAI tidak usah khawatir, semua tidak khawatir. Rakyat, kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat, teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama, dan di ujungnya tanggung jawab Presiden RI. Jadi, saya sekarang tanggung jawab Whoosh," tegas Prabowo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Prabowo menyebut Whoosh adalah transportasi publik. Oleh karena itu, tidak semestinya dihitung rugi atau untung, yang terpenting adalah manfaatnya untuk rakyat Indonesia. Menurutnya, ini bentuk dari kehadiran negara.
"Dari mana uang itu? Uang itu dari uang rakyat, uang itu dari pajak, uang itu dari kekayaan negara. Makanya, kita harus mencegah semua kebocoran. Kita sungguh-sungguh harus hentikan penyelewengan dan korupsi. Uang rakyat enggak boleh dicuri karena akan kita kembalikan kepada pelayanan untuk rakyat," jelasnya.
"Jadi, jangan khawatir. Saya sudah sampaikan semua, saya sudah pelajari masalahnya. Indonesia sanggup dan itu wajar semuanya itu ya. Jangan dipolitisasi, jangan kita menari di gendangnya orang," imbuh Prabowo.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M Rizal Taufikurahman menyebut ucapan Prabowo merupakan sinyal politik yang dirancang untuk menjaga stabilitas persepsi publik. Di lain sisi, hal ini penting karena terkait kredibilitas fiskal pemerintah di mata investor.
Dalam konteks teknokratis, Rizal melihat pernyataan Prabowo bukan sebagai komitmen fiskal langsung. Itu adalah political signaling bahwa pemerintah tidak akan membiarkan proyek strategis nasional menjadi simbol kegagalan BUMN.
Ia menilai Prabowo sedang mengirimkan pesan ke pasar bahwa pemerintah akan mengelola risiko utang Whoosh secara terkendali, tetapi tidak akan tergesa-gesa mengonversi utang komersial menjadi beban APBN.
"Ini penting karena persepsi 'negara menjamin segalanya' bisa menimbulkan policy moral hazard, sementara keheningan pemerintah justru memperbesar risiko reputasi," kata Rizal kepada CNNIndonesia.com.
Rizal menganggap melunasi cicilan utang Whoosh dengan APBN hanya bisa dibenarkan ketika tujuannya adalah damage containment (menahan kerusakan) jangka pendek. Misalnya, pemerintah ingin menghindari default atau menjaga sovereign rating.
Namun, keputusan itu tetap mengandung biaya sosial-ekonomi tinggi dan berpengaruh pada keberlanjutan fiskal. Ruang belanja publik akan semakin sempit, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) berpotensi naik, dan kredibilitas disiplin fiskal dipertanyakan.
"Pembayaran dari APBN tanpa reformulasi model bisnis proyek, sama saja dengan menyerap risiko privat ke fiskal publik, yakni bentuk klasik dari fiscal capture yang menggerus akuntabilitas BUMN. Bila APBN dipakai, harus dengan batas waktu jelas, mekanisme kompensasi fiskal yang terukur, dan didahului audit kelayakan ulang proyek," saran Rizal.
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyimpulkan pernyataan Prabowo sebagai sinyal politik dan komitmen moral. Pernyataan itu tampak ditujukan untuk menenangkan publik dan pasar bahwa pemerintah tidak akan membiarkan proyek besar gagal bayar atau mangkrak.
Di lain sisi, sikap Prabowo menunjukkan kesediaan pemerintah pusat mengambil alih peran koordinatif untuk mencari solusi. Ini mencakup upaya restrukturisasi utang, perbaikan manajemen proyek, maupun dukungan fiskal terbatas jika memang diperlukan.
"Pernyataan ini belum tentu berarti APBN langsung akan digunakan, melainkan lebih sebagai pesan bahwa pemerintah siap bertanggung jawab agar persoalan tidak berlarut dan tidak menimbulkan kegaduhan politik maupun ekonomi," ucap Yusuf.
Jika nantinya APBN benar-benar digunakan untuk menutup beban utang Whoosh, langkah itu dipastikan punya implikasi tidak kecil. Ekonom Core Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyebut intervensi APBN memang bisa menjaga kredibilitas pemerintah, menghindari gagal bayar, dan memastikan proyek yang sudah beroperasi tetap berjalan.
Akan tetapi, ruang fiskal untuk program-program prioritas lain, seperti kesehatan, pendidikan, atau infrastruktur dasar bisa berkurang. Ia mengatakan penggunaan APBN untuk melunasi utang Whoosh juga berpotensi menciptakan preseden moral hazard dalam jangka panjang.
Risiko kontinjensi juga mengintai, di mana kewajiban yang awalnya tampak kecil dan tidak langsung malah berkembang menjadi beban nyata APBN, jika kinerja keuangan proyek tak kunjung membaik. Setiap proyek BUMN bermasalah khawatirnya juga akan selalu diselamatkan negara.
"Idealnya, pembayaran cicilan utang proyek ini ditutup menggunakan sumber internal, seperti dividen BUMN atau dari Danantara selaku entitas yang mengelola kepemilikan pemerintah di proyek tersebut. Skema ini lebih tepat secara prinsip karena menegaskan bahwa risiko bisnis ditanggung oleh pelaku bisnis, bukan anggaran publik," saran Yusuf.
"Pilihan paling realistis adalah kombinasi: restrukturisasi tenor dan bunga utang, optimalisasi sumber pendanaan dari BUMN dan Danantara, dan jika benar-benar diperlukan dukungan APBN yang bersifat terbatas serta bersyarat," tambahnya.
Peneliti NEXT Indonesia Herry Gunawan menyarankan jangan semua beban utang Whoosh dibiayai APBN. Implikasinya, program-program pemerintah lain bakal terganggu.
Ia memandang Prabowo semestinya membentuk tim atau semacam satuan tugas (satgas) yang bertugas menyelesaikan masalah Whoosh, baik terkait restrukturisasi utang, urusan operasional, maupun terkait portofolio aset perusahaan.
"Sebaiknya, soal keuangan Whoosh tetap ditangani oleh Danantara saja. Sedangkan keterlibatan pemerintah bisa sebagai penjamin," ucap Herry.
"Selama ini, sudah ada aturannya melalui peraturan menteri keuangan (PMK) Tahun 2023 yang memberikan kuasa kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) menjadi penjamin mewakili pemerintah," sambungnya.
Ia mengingatkan Whoosh juga punya persoalan lain, yakni dalam urusan operasional yang belum memenuhi target. Ini membuat model bisnis kereta cepat juga harus segera dievaluasi agar bisa menghasilkan pendapatan lain.
Herry mencontohkan pendapatan East Japan Railway Company selaku pengelola kereta cepat Shinkansen sejatinya cuma 69 persen. Sedangkan sisanya berasal dari pendapatan di bisnis lain, seperti properti, jasa, dan lainnya.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan siap bertanggung jawab atas seluruh utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh.
"Enggak usah khawatir, apa itu ribut-ribut Whoosh? Saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya! Indonesia bukan negara sembarangan, kita hitung enggak masalah itu," jelasnya di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat, Selasa (4/11).
"PT KAI tidak usah khawatir, semua tidak khawatir. Rakyat, kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat, teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama, dan di ujungnya tanggung jawab Presiden RI. Jadi, saya sekarang tanggung jawab Whoosh," tegas Prabowo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Prabowo menyebut Whoosh adalah transportasi publik. Oleh karena itu, tidak semestinya dihitung rugi atau untung, yang terpenting adalah manfaatnya untuk rakyat Indonesia. Menurutnya, ini bentuk dari kehadiran negara.
"Dari mana uang itu? Uang itu dari uang rakyat, uang itu dari pajak, uang itu dari kekayaan negara. Makanya, kita harus mencegah semua kebocoran. Kita sungguh-sungguh harus hentikan penyelewengan dan korupsi. Uang rakyat enggak boleh dicuri karena akan kita kembalikan kepada pelayanan untuk rakyat," jelasnya.
"Jadi, jangan khawatir. Saya sudah sampaikan semua, saya sudah pelajari masalahnya. Indonesia sanggup dan itu wajar semuanya itu ya. Jangan dipolitisasi, jangan kita menari di gendangnya orang," imbuh Prabowo.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M Rizal Taufikurahman menyebut ucapan Prabowo merupakan sinyal politik yang dirancang untuk menjaga stabilitas persepsi publik. Di lain sisi, hal ini penting karena terkait kredibilitas fiskal pemerintah di mata investor.
Dalam konteks teknokratis, Rizal melihat pernyataan Prabowo bukan sebagai komitmen fiskal langsung. Itu adalah political signaling bahwa pemerintah tidak akan membiarkan proyek strategis nasional menjadi simbol kegagalan BUMN.
Ia menilai Prabowo sedang mengirimkan pesan ke pasar bahwa pemerintah akan mengelola risiko utang Whoosh secara terkendali, tetapi tidak akan tergesa-gesa mengonversi utang komersial menjadi beban APBN.
"Ini penting karena persepsi 'negara menjamin segalanya' bisa menimbulkan policy moral hazard, sementara keheningan pemerintah justru memperbesar risiko reputasi," kata Rizal kepada CNNIndonesia.com.
Rizal menganggap melunasi cicilan utang Whoosh dengan APBN hanya bisa dibenarkan ketika tujuannya adalah damage containment (menahan kerusakan) jangka pendek. Misalnya, pemerintah ingin menghindari default atau menjaga sovereign rating.
Namun, keputusan itu tetap mengandung biaya sosial-ekonomi tinggi dan berpengaruh pada keberlanjutan fiskal. Ruang belanja publik akan semakin sempit, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) berpotensi naik, dan kredibilitas disiplin fiskal dipertanyakan.
"Pembayaran dari APBN tanpa reformulasi model bisnis proyek, sama saja dengan menyerap risiko privat ke fiskal publik, yakni bentuk klasik dari fiscal capture yang menggerus akuntabilitas BUMN. Bila APBN dipakai, harus dengan batas waktu jelas, mekanisme kompensasi fiskal yang terukur, dan didahului audit kelayakan ulang proyek," saran Rizal.
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyimpulkan pernyataan Prabowo sebagai sinyal politik dan komitmen moral. Pernyataan itu tampak ditujukan untuk menenangkan publik dan pasar bahwa pemerintah tidak akan membiarkan proyek besar gagal bayar atau mangkrak.
Di lain sisi, sikap Prabowo menunjukkan kesediaan pemerintah pusat mengambil alih peran koordinatif untuk mencari solusi. Ini mencakup upaya restrukturisasi utang, perbaikan manajemen proyek, maupun dukungan fiskal terbatas jika memang diperlukan.
"Pernyataan ini belum tentu berarti APBN langsung akan digunakan, melainkan lebih sebagai pesan bahwa pemerintah siap bertanggung jawab agar persoalan tidak berlarut dan tidak menimbulkan kegaduhan politik maupun ekonomi," ucap Yusuf.
Jangan Semua Dibiayai APBN
Jangan Semua Dibiayai APBN. (Foto: CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jika nantinya APBN benar-benar digunakan untuk menutup beban utang Whoosh, langkah itu dipastikan punya implikasi tidak kecil. Ekonom Core Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyebut intervensi APBN memang bisa menjaga kredibilitas pemerintah, menghindari gagal bayar, dan memastikan proyek yang sudah beroperasi tetap berjalan.
Akan tetapi, ruang fiskal untuk program-program prioritas lain, seperti kesehatan, pendidikan, atau infrastruktur dasar bisa berkurang. Ia mengatakan penggunaan APBN untuk melunasi utang Whoosh juga berpotensi menciptakan preseden moral hazard dalam jangka panjang.
Risiko kontinjensi juga mengintai, di mana kewajiban yang awalnya tampak kecil dan tidak langsung malah berkembang menjadi beban nyata APBN, jika kinerja keuangan proyek tak kunjung membaik. Setiap proyek BUMN bermasalah khawatirnya juga akan selalu diselamatkan negara.
"Idealnya, pembayaran cicilan utang proyek ini ditutup menggunakan sumber internal, seperti dividen BUMN atau dari Danantara selaku entitas yang mengelola kepemilikan pemerintah di proyek tersebut. Skema ini lebih tepat secara prinsip karena menegaskan bahwa risiko bisnis ditanggung oleh pelaku bisnis, bukan anggaran publik," saran Yusuf.
"Pilihan paling realistis adalah kombinasi: restrukturisasi tenor dan bunga utang, optimalisasi sumber pendanaan dari BUMN dan Danantara, dan jika benar-benar diperlukan dukungan APBN yang bersifat terbatas serta bersyarat," tambahnya.
Peneliti NEXT Indonesia Herry Gunawan menyarankan jangan semua beban utang Whoosh dibiayai APBN. Implikasinya, program-program pemerintah lain bakal terganggu.
Ia memandang Prabowo semestinya membentuk tim atau semacam satuan tugas (satgas) yang bertugas menyelesaikan masalah Whoosh, baik terkait restrukturisasi utang, urusan operasional, maupun terkait portofolio aset perusahaan.
"Sebaiknya, soal keuangan Whoosh tetap ditangani oleh Danantara saja. Sedangkan keterlibatan pemerintah bisa sebagai penjamin," ucap Herry.
"Selama ini, sudah ada aturannya melalui peraturan menteri keuangan (PMK) Tahun 2023 yang memberikan kuasa kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) menjadi penjamin mewakili pemerintah," sambungnya.
Ia mengingatkan Whoosh juga punya persoalan lain, yakni dalam urusan operasional yang belum memenuhi target. Ini membuat model bisnis kereta cepat juga harus segera dievaluasi agar bisa menghasilkan pendapatan lain.
Herry mencontohkan pendapatan East Japan Railway Company selaku pengelola kereta cepat Shinkansen sejatinya cuma 69 persen. Sedangkan sisanya berasal dari pendapatan di bisnis lain, seperti properti, jasa, dan lainnya.
