Prabowo Siap Bertanggung Jawab atas Utang Whoosh, Apa Artinya?

Jika nantinya APBN benar-benar digunakan untuk menutup beban utang Whoosh, langkah itu dipastikan punya implikasi tidak kecil. Ekonom Core Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyebut intervensi APBN memang bisa menjaga kredibilitas pemerintah, menghindari gagal bayar, dan memastikan proyek yang sudah beroperasi tetap berjalan.

Akan tetapi, ruang fiskal untuk program-program prioritas lain, seperti kesehatan, pendidikan, atau infrastruktur dasar bisa berkurang. Ia mengatakan penggunaan APBN untuk melunasi utang Whoosh juga berpotensi menciptakan preseden moral hazard dalam jangka panjang.

Risiko kontinjensi juga mengintai, di mana kewajiban yang awalnya tampak kecil dan tidak langsung malah berkembang menjadi beban nyata APBN, jika kinerja keuangan proyek tak kunjung membaik. Setiap proyek BUMN bermasalah khawatirnya juga akan selalu diselamatkan negara.

"Idealnya, pembayaran cicilan utang proyek ini ditutup menggunakan sumber internal, seperti dividen BUMN atau dari Danantara selaku entitas yang mengelola kepemilikan pemerintah di proyek tersebut. Skema ini lebih tepat secara prinsip karena menegaskan bahwa risiko bisnis ditanggung oleh pelaku bisnis, bukan anggaran publik," saran Yusuf.

"Pilihan paling realistis adalah kombinasi: restrukturisasi tenor dan bunga utang, optimalisasi sumber pendanaan dari BUMN dan Danantara, dan jika benar-benar diperlukan dukungan APBN yang bersifat terbatas serta bersyarat," tambahnya.

Peneliti NEXT Indonesia Herry Gunawan menyarankan jangan semua beban utang Whoosh dibiayai APBN. Implikasinya, program-program pemerintah lain bakal terganggu.

Ia memandang Prabowo semestinya membentuk tim atau semacam satuan tugas (satgas) yang bertugas menyelesaikan masalah Whoosh, baik terkait restrukturisasi utang, urusan operasional, maupun terkait portofolio aset perusahaan.

"Sebaiknya, soal keuangan Whoosh tetap ditangani oleh Danantara saja. Sedangkan keterlibatan pemerintah bisa sebagai penjamin," ucap Herry.

"Selama ini, sudah ada aturannya melalui peraturan menteri keuangan (PMK) Tahun 2023 yang memberikan kuasa kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) menjadi penjamin mewakili pemerintah," sambungnya.

Ia mengingatkan Whoosh juga punya persoalan lain, yakni dalam urusan operasional yang belum memenuhi target. Ini membuat model bisnis kereta cepat juga harus segera dievaluasi agar bisa menghasilkan pendapatan lain.

Herry mencontohkan pendapatan East Japan Railway Company selaku pengelola kereta cepat Shinkansen sejatinya cuma 69 persen. Sedangkan sisanya berasal dari pendapatan di bisnis lain, seperti properti, jasa, dan lainnya.