Menterian Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan penyerapan anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) tahun ini belum optimal karena masih ada blokir anggaran dalam jumlah besar.
Amran beralasan hal ini terjadi karena hingga September 2025 masih terdapat blokir sekitar Rp8 triliun. Menurutnya, hal ini memengaruhi kinerja serapan belanja kementerian.
"Bahwasanya di bulan September masih ada blokir Rp8 triliun, dan Oktober masih ada blokir sebagian. Inilah salah satu penyebab keterlambatan hanya mencapai 72 persen, tapi insyaallah di akhir tahun kami upayakan 93 persen capaian belanja APBN," kata Amran dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (24/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Per November 2025, realisasi anggaran Kementan, dengan mempertimbangkan outstanding kontrak, kontrak e-katalog, dan blokir anggaran, tercatat mencapai 72,41 persen.
Kementan menargetkan realisasi penyerapan dapat meningkat hingga minimal 93 persen pada akhir tahun melalui optimalisasi pelaksanaan program di lapangan dan pengelolaan anggaran yang akuntabel.
Berdasarkan data pagu tahun anggaran (TA) 2025, Kementan memperoleh pagu alokasi sebesar Rp31,91 triliun. Pagu tersebut mencakup tambahan belanja melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) senilai Rp2,46 triliun.
Tambahan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar Kementan mempercepat peningkatan produksi sejumlah komoditas strategis seperti tebu, kopi, kelapa, kakao, mente, lada, dan pala melalui pengembangan kawasan, perbaikan sistem pembenihan, dan dukungan teknis lainnya.
Namun, dari pagu total tersebut, sebagian anggaran masih diblokir. Blokir perjalanan dinas mencapai Rp136 miliar dan hanya dapat dimanfaatkan setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan. Selain itu, terdapat blokir nonperjalanan dinas sebesar Rp572 miliar yang berasal dari pendanaan pinjaman luar negeri.
Akibatnya, pagu efektif Kementan pada 2025 berkurang menjadi Rp31,12 triliun.
Amran menyatakan akan memaksimalkan sisa waktu TA untuk mendorong percepatan belanja, terutama pada program-program strategis yang terkait langsung dengan peningkatan produksi pangan dan penguatan ketahanan pangan nasional.
Upaya percepatan difokuskan pada eksekusi kontrak, pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan, serta penyelesaian dokumen pertanggungjawaban agar realisasi anggaran tetap sesuai ketentuan.
Penyesuaian akibat blokir anggaran menjadi salah satu tantangan utama, tapi Amran tetap optimistis target penyerapan 93 persen pada akhir 2025 dapat tercapai.
"Insyaallah di akhir tahun kami upayakan 93 persen capaian belanja APBN," ujar Amran.
(del/dhf)