Hashim Blak-blakan soal Masalah Utama Investasi Energi di RI

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo blak-blakan soal hambatan terbesar investasi energi di Indonesia.

Menurut Hashim, hambatan itu bukan pada tarif listrik maupun nilai keekonomiannya, melainkan pada persoalan kepastian hukum dan birokrasi yang berlapis.

Ia menyampaikan hal ini saat menjawab pertanyaan mengenai cara menarik lebih banyak investor swasta ke dalam proyek transisi energi nasional.

"Sebetulnya harga yang ditawarkan PLN dan pemerintah cukup bagus. Yang banyak menjadi mereka ragu adalah kepastian hukum, bukan mengenai tarifnya," ujar Hashim dalam forum CNN Indonesia Sustainability Summit 2025 di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (26/11).

Menurutnya, investor kerap menghadapi kebingungan ketika ingin membangun proyek ketenagalistrikan karena proses perizinan yang berbeda-beda antara pusat dan daerah.

Hashim mencontohkan keputusan pemerintah pusat tidak selalu sejalan dengan otoritas di tingkat provinsi, kabupaten, hingga desa.

"Pemerintah pusat, BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) menentukan, tapi bupati menentukan lain, wali kota menentukan lain, camat dan kepala desa menentukan lain. That is the problem di Indonesia," katanya.

Ia menilai persoalan ini muncul karena struktur pemerintahan Indonesia yang sangat terdesentralisasi, sehingga arah kebijakan tidak selalu konsisten dari level atas hingga bawah.

"(Presiden) Prabowo ngomong ini, gubernur ngomong lain, wali kota lain. Itu yang terjadi. Ini struktur pemerintahan kita is the problem," ujar Hashim.

Hashim juga membandingkannya dengan Vietnam yang disebut memiliki struktur komando yang lebih seragam dari pusat hingga daerah. Hal ini membuat investor melihat Vietnam sebagai negara yang lebih sederhana dalam urusan perizinan proyek energi.

"Hanoi ngomong begini-begini sampai ke bawah, semua nurut. Indonesia beda, negara demokrasi Indonesia ini," katanya.

Meski demikian, Hashim mengatakan minat investor terhadap sektor energi Indonesia sebenarnya cukup besar.

Namun, tanpa kepastian proses perizinan yang lebih selaras antara pusat dan daerah, banyak rencana investasi akhirnya tertahan di meja birokrasi.

KTT Iklim COP30 digelar di Belem, Brasil, bulan ini untuk memperkuat kembali prioritas global terhadap penanganan perubahan iklim dan merumuskan arah pembangunan berkelanjutan pasca-pertemuan tersebut.

Menindaklanjuti isu tersebut, CNN Indonesia menggelar Sustainability Summit 2025: Navigating Growth in a Sustainable World After COP30. Acara ini mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, perbankan, kepala daerah, dan praktisi lingkungan.