Pengamat soal Proyek Kereta Kilat Pajajaran: Angan-angan yang Sia-sia

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyepakati layanan kereta api strategis 'Kilat Pajajaran' yang disebut bisa memangkas waktu tempuh rute Jakarta-Bandung menjadi 1,5 jam.

Proyek kereta dengan rute Stasiun Gambir, Jakarta hingga Stasiun Bandung tersebut mempunyai nilai investasi Rp8 triliun.

KDM mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) telah menyusun rencana pembiayaan yang akan disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jabar senilai Rp2 triliun per tahun, dimulai dari 2027 sampai 2030.

Artinya, waktu pengerjaan proyek ini diprediksi akan dilakukan selama 4 tahun.

Merespons hal ini, pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai proyek pembangunan kereta Kilat Pajajaran sia-sia belaka.

Menurut Djoko, lebih baik anggaran proyek untuk reaktivasi jalur di Bandung.

"Udah, enggak usah. Itu namanya angan-angan yang sia-sia belaka. Lebih baik untuk reaktivasi jalur di Bandung," ujar Djoko saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (28/11).

Djoko menyampaikan anggaran sebesar Rp8 triliun tersebut lebih bermanfaat untuk membangun sekolah-sekolah yang runtuh hingga perbaikan jalan pedesaan di Jawa Barat.

"Daripada 8 Triliun buat Jakarta-Bandung, lebih baik untuk bangun sekolah-sekolah yang runtuh di Jawa Barat. Angkutan pedesaannya yang hilang. Jalan-jalannya buruk (di) pedesaan, itu jauh lebih bermanfaat," tambahnya.

"Umpamanya Cianjur-Padalarang, itu bermanfaat kan? Kemudian Bandung-Ciwidey, dari Garut ke Cijulang gitu kan," jelas Djoko.

Ia mengingatkan transportasi dari Jakarta menuju Bandung sudah memiliki berbagai pilihan, mulai dari Whoosh, kereta api Argo Parahyangan, sampai bus travel.

"Jakarta-Bandung ngapain? Kan sudah ada pilihan, tinggal milih. Mau cepat pakai Whoosh, setengah cepat pakai ada KA Argo Parahyangan. Mau naik pribadi ada tol, travel banyak," ujar Djoko.

Kemudian, Djoko juga mengatakan masyarakat Jawa Barat, khususnya anak sekolah lebih membutuhkan angkutan pelajar gratis.

"Nampaknya satu-satunya provinsi enggak punya angkutan pelajar gratis itu Jawa Barat itu. Iya saya punya list-nya itu. Jawa Barat gak satu pun itu. Celaka saya bilang itu," terang Djoko.

Djoko memperkirakan beragam program substitusi yang ia usulkan di atas anggarannya tak sampai Rp8 triliun.

"Wah enggak sampai 8 Triliun. Lebih murah, orang yang pakai lebih banyak gitu kan ya. Jalan-jalan ke pedesaan, kan daerah Sukabumi Selatan, Cianjur Selatan jalannya kan rusak itu kan? Diterjang banjir lah apa. Nah itu diperbaiki. Angkutan pedesaannya kan sudah habis kan? Dihidupkan lagi," jelasnya.

Pemprov Jabar resmi menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan PT KAI, Senin (25/11).

KDM menyatakan pembangunan prasarana kereta api adalah upaya mengembalikan peradaban transportasi terbaik di Jawa Barat yang ramah lingkungan dan bisa menjangkau berbagai wilayah tanpa merusak jaringan tanah.