Seberapa Dahsyat Dampak Bencana Sumatra Hantam Ekonomi RI Tahun Ini?

Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menegaskan bencana besar di Sumatra memang mengganggu skenario pertumbuhan 5,7 persen. Namun, ia berpesan kualitas respons pemerintah terhadap bencana jauh lebih penting dari sekadar memaksakan angka target ekonomi.

"Pemerintah perlu berani mengakui perubahan kondisi ini dan menyesuaikan proyeksi serta strategi kebijakan. Penyesuaian itu bisa berupa percepatan realisasi belanja APBN yang berorientasi pada rekonstruksi, program padat karya, dan bantuan tunai terarah di wilayah terdampak," ucapnya.

"Pemerintah juga perlu memberi ruang lebih longgar pada defisit anggaran guna mendukung pemulihan, selama tetap terkendali dan terkomunikasikan dengan baik kepada pasar," sambung Syafruddin.

Di lain sisi, ia meminta penguatan koordinasi antara pemerintah dengan Bank Indonesia (BI) untuk menjaga likuiditas perbankan. Negara harus mendorong restrukturisasi kredit bagi korban bencana dan memastikan suku bunga kebijakan tidak menghambat pemulihan sektor riil.

Ia juga mendorong perbaikan dalam jangka panjang. Menurutnya, pemerintah harus menjadikan bencana besar kali ini sebagai titik balik perbaikan tata ruang, penertiban izin di daerah hulu yang kritis, dan rehabilitasi daerah aliran sungai.

Investasi infrastruktur ke depan wajib menggunakan standar ketahanan bencana dan perubahan iklim, bukan cuma perhitungan biaya awal. Tanpa koreksi struktural, menurut Syafruddin, membuat setiap rupiah yang dikeluarkan hari ini hanya akan mengulang pola kerusakan yang sama di masa depan.

Selain itu, Syafruddin menekankan para korban bencana tidak cukup hanya menerima bantuan logistik sesaat. Mereka butuh insentif dan stimulus khusus agar dapat segera bangkit dan kembali produktif.

"Pemerintah sebaiknya merancang paket dukungan yang mencakup bantuan tunai bersyarat untuk kebutuhan dasar, pembebasan sementara atau pengurangan pajak dan retribusi lokal bagi pelaku usaha kecil di wilayah terdampak, serta program restrukturisasi kredit dengan subsidi bunga bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM," sarannya.

"Stimulus juga bisa berbentuk bantuan modal kerja bergulir melalui skema yang dikelola BUMN, BPD, dan koperasi lokal. Disertai pendampingan usaha agar dana benar-benar menghidupkan kembali aktivitas ekonomi, bukan hanya menutup konsumsi jangka pendek," imbuhnya.

Agar tepat guna dan tepat sasaran, ia menyarankan penyaluran bantuan mengandalkan data terpadu kesejahteraan sosial. Upaya ini diperkuat dengan verifikasi pemerintah desa dan pemanfaatan kanal digital sederhana bagi penerima yang sudah melek teknologi.

"Dengan desain seperti ini, insentif tidak hanya meringankan beban hari ini, tetapi juga memulihkan kapasitas produksi masyarakat di daerah bencana sehingga kontribusi mereka terhadap perekonomian nasional dapat pulih secepat mungkin," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa percaya diri ekonomi Indonesia mampu terbang ke 5,7 persen year on year (yoy) pada akhir 2025. Sejumlah insentif di kuartal IV 2025 menjadi penopang lonjakan pertumbuhan ekonomi, salah satunya Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) untuk 35 juta keluarga.

Perekonomian Indonesia awal tahun ini memang hanya sanggup tumbuh 4,87 persen secara tahunan, yang menurut Purbaya imbas pemerintah lambat belanja kala itu. Lalu, naik ke 5,12 persen yoy pada kuartal berikutnya dan tumbuh 5,04 persen year on year di kuartal III 2025.

"Kita expect di kuartal IV dengan hitungan, stimulus, BLT, dan lain-lain, kita expect ekonomi kita di kuartal IV bisa tumbuh 5,6 persen-5,7 persen. Kalau itu terjadi, maka, pertama, momentum pertumbuhan ekonomi kita sudah berbalik dari melambat ke arah percepatan. Kedua, full year ekonomi kita bisa tumbuh sebesar 5,2 persen," kata Purbaya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (27/11).

Merespons kejadian bencana, Purbaya menegaskan Kementerian Keuangan siap menyuntik anggaran BNPB, jika memang dibutuhkan.

Nota Keuangan RAPBN 2026 mencatat anggaran BNPB tahun depan hanya Rp491 miliar. Angka itu turun drastis dibanding anggaran 2025 yang menyentuh Rp2,01 triliun.

"Anggaran BNPB itu masih ada sekitar Rp500 miliar lebih di BNPB yang siap. Terus kalau nanti butuh dana tambahan, kita siap juga menambah dan sudah ada di anggarannya," tegas sang Bendahara Negara, Senin (1/1), dikutip dari detikcom.

"Nanti tergantung permintaan BNPB, kan Anda tahu, saya kaya. Tapi uangnya cukup, dari pos darurat bencana kalau gak salah dan itu tinggal BNPB ajukan ABT (Anggaran Belanja Tambahan) ke kita, nanti kita proses. Kita mah siap terus," jelas Purbaya soal anggaran tambahan BNPB.