KPPU Beri 5 Rekomendasi soal Kemitraan MBG ke Prabowo

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memberikan lima rekomendasi terkait kemitraan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar bisa diikuti oleh banyak pelaku usaha, termasuk UMKM.

Wakil Ketua KPPU Aru Armando mengatakan rekomendasi tersebut telah disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto pada Agustus lalu.

"Kita berharap supaya yang menikmati, yang bisa menjalankan usaha dengan program strategis pemerintah, khususnya MBG itu bukan hanya pelaku usaha tertentu, termasuk juga pelaku usaha-pelaku usaha kecil," katanya dalam media gathering di ABETO-Menteng, Jakarta, Rabu (3/12).

Rekomendasi pertama adalah pemilihan mitra yayasan dilakukan secara transparan dengan verifiaksi lapangan yang melibatkan pemangku kepentingan. Kedua, verifikasi memastikan yayasan telah bermitra dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan koperasi.

Ketiga, utamakan UMKM, BUMDes, dan koperasi sebagai pemasok bahan baku. Keempat, cegah praktek persekongkolan dalam pengadaan fasilitas satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) dan peralatan makan.

Kelima, perlu pendampingan kementerian teknis dan penyusunan serta pengawasan perjanjian kemitraan.

"MBG kan kita bisa anggap ini adalah program yang bagus, tapi itu mengawal supaya program ini dalam eksekusinya tata kelolanya menjadi baik. Artinya, program yang menyerap anggaran ratusan triliun itu manfaat ekonominya bisa dinikmati oleh banyak pelaku usaha," katanya. 

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan pemerintah membutuhkan sekitar 30 ribu mitra untuk memenuhi pasokan makanan bagi program MBG. Dadan berharap jumlah mitra terus berkembang, agar pasokan makanan bergizi dapat terus tercukupi, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan.

Sementara itu, Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menekankan pentingnya kerja sama antara seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kolaborasi yang baik diperlukan agar MBG dapat terselenggara dengan benar, sukses, dan aman.

Penegasan ini disampaikan setelah adanya laporan SPPG yang menghentikan operasional karena perselisihan antara mitra, Kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa petugas memilih mundur sehingga operasional dapur tidak dapat diteruskan.