Hitungan Untung-Rugi Jika Kesepakatan Dagang AS-RI Ambyar

Kesepakatan dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Indonesia dikabarkan terancam gagal. Penyebabnya, AS menilai Indonesia menarik kembali sejumlah komitmen yang telah disepakati Juli lalu.

Namun, pejabat AS yang membocorkan hal tersebut tak merinci tentang komitmen spesifik mana yang ditarik Indonesia.

"Mereka mengingkari apa yang telah kita sepakati pada Juli," kata pejabat AS itu kepada Reuters, Selasa (9/12).

Ia mengatakan pejabat Indonesia telah memberi tahu Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer bahwa Indonesia tidak dapat menyetujui beberapa komitmen yang mengikat, serta ingin merumuskan kembali negosiasi dengan AS.

Ia menilai langkah itu justru berisiko menghasilkan kesepakatan yang lebih merugikan bagi Washington, dibanding dua perjanjian terbaru yang berhasil dicapai dengan negara Asia Tenggara lain, yakni dengan Malaysia dan Kamboja.

Namun, pemerintah Indonesia membantah kabar itu. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memastikan negosiasi masih berlanjut. Menurutnya, perjanjian dagang akan rampung secepatnya.

"Enggak, semua masih proses negosiasi," jawab Busan, sapaan akrabnya, saat ditemui usai acara Jakarta Modest Summit 2026 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Rabu (10/12) dikutip Detikfinance.

Juli lalu, Indonesia setuju untuk menghapus tarif pada lebih dari 99 persen barang impor asal AS, juga menghapus semua hambatan non-tarif yang dihadapi perusahaan Amerika. Di sisi lain, AS bersedia menurunkan tarif impor terhadap produk-produk asal Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen.

Kesepakatan itu pertama kali diumumkan Presiden AS Donald Trump pada 15 Juli. Ia menyebut deal tersebut sebagai kemenangan besar bagi produsen mobil, perusahaan teknologi, pekerja hingga petani AS.

Lantas, siapa yang paling rugi jika kesepakatan AS-RI gagal?

Lihat Juga : United Tractors Angkat Suara soal Tambang Martabe Diduga Picu Banjir

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan jika kesepakatan dagang AS-RI gagal, dampaknya langsung terasa pada akses pasar dan kredibilitas kebijakan Indonesia. Ekspor RI, terutama di rantai pasok mineral kritis dan EV, berpotensi kehilangan keistimewaan tarif atau pengakuan preferensial.

Tak hanya itu, sinyal ke investor global bisa buruk, karena Indonesia terlihat tidak mampu mengamankan perjanjian strategis dengan mitra G7.

"Dalam ekonomi internasional, reputasi tersebut adalah separuh dari daya tawar," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (11/12).

Ia menilai membatalkan atau menggantung kesepakatan hanya masuk akal jika memang isi perjanjiannya merugikan Indonesia. Namun jika macet karena koordinasi domestik yang lemah atau tarik-menarik kepentingan di dalam negeri, justru bisa merusak kredibilitas RI. Dunia bisa membaca batalnya kesepakatan sebagai inkonsistensi, bukan strategi.

Bermula dari Ketidaktegasan hingga Pergeseran Prioritas

Bermula dari Ketidaktegasan hingga Pergeseran Prioritas. (Foto: CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Ronny menilai pada Juli lalu kesepakatan AS-RI memang diumumkan lebih cepat dari kesiapan substansinya. Banyak detail teknis belum beres, dari komitmen ekspor hingga penegasan payung hukumnya.

Menurutnya, bisa jadi Indonesia tidak ingin terjebak dalam 'kesepakatan politik' yang tidak punya pondasi regulasi kuat. Namun, ketidaktegasan itu akhirnya terlihat sebagai kebingungan, bukan kehati-hatian strategis. Memang ada beberapa poin dalam kesepakatan tersebut yang merugikan Indonesia.

"Misalnya, potensi pembatasan kebijakan hilirisasi, ketentuan asal barang yang tidak memberi nilai tambah substansial bagi industri nasional, sampai kewajiban ekspor yang berisiko memundurkan agenda industrialisasi. Jika poin-poin itu tidak direvisi, maka kesepakatan tersebut lebih menguntungkan Washington daripada Jakarta," katanya.

Sementara itu, Guru Besar Universitas Airlangga Rahma Gafmi mengatakan jika kesepakatan dagang dibatalkan maka akan berdampak pada ketidakjelasan pelaku bisnis, terkait ekspor Indonesia ke AS. Eksportir RI kehilangan akses pasar preferensial ke AS dengan tarif 19 persen.

"Selain itu juga investor asing semakin takut datang ke Indonesia dan lebih berhati-hati karena ketidakpastian regulasi," katanya.

Rahma mengatakan batalnya kesepakatan dagang AS-RI bisa dilihat dari sisi positif dan negatif. Sisi positif bisa dilihat dari proteksi industri dalam negeri.

[Gambas:Photo CNN]

Jika tarif 19 persen batal diterapkan, produk lokal seperti tekstil, elektronik, tidak harus bersaing ketat dengan produk lokal AS atau negara lain yang tarifnya lebih rendah. Ini bisa memberi ruang bagi UMKM dan sektor padat karya untuk tumbuh tanpa tekanan harga.

Selain itu, Indonesia bisa menghindari ketergantungan pada satu pasar hanya AS, dan menjaga stabilitas neraca perdagangan dengan diversifikasi ke Tiongkok, ASEAN, Uni Eropa, dan Afrika Selatan. Sedangkan dari sisi negatifnya bisa merugikan Indonesia karena hilangnya akses pasar preferensial.

"Dapat menurunkan daya saing, karena tarif 19 persen untuk ekspor RI ke AS seperti CBR, tekstil, produk pertanian, perikanan bisa membuat harga jual jadi menurun," katanya.

Ia menduga Indonesia mundur dari komitmen penghapusan hambatan non-tarif dan beberapa ketentuan di sektor digital, energi, atau standar lingkungan yang dianggap terlalu berat untuk dijalankan.

Kemudian, adanya pergeseran prioritas ekonomi domestik, msalnya proteksi industri, keamanan pangan atau isu ketenagakerjaan yang membuat pemerintah Indonesia meninjau ulang kesepakatan.

"Bisa juga karena faktor eksternal seperti fluktuasi nilai tukar, tekanan inflasi, atau dinamika geopolitik juga bisa mempengaruhi keputusan, karena hal ini menyangkut suatu kondisi dimana dinamika global sangat uncertainty," katanya.

[Gambas:Video CNN]