Purbaya Laporkan Kinerja Pajak dan Bea Cukai ke Prabowo

CNN Indonesia
Senin, 15 Des 2025 15:08 WIB
Purbaya melaporkan perkembangan terkini ekonomi Indonesia, termasuk pembenahan kinerja bea cukai usai terancam dibekukan, kepada Presiden Prabowo.
Purbaya melaporkan perkembangan terkini ekonomi Indonesia, termasuk pembenahan kinerja bea cukai usai terancam dibekukan, kepada Presiden Prabowo. (Foto: CNN)
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan perkembangan terkini ekonomi Indonesia, termasuk pembenahan kinerja bea cukai dan pajak, kepada Presiden Prabowo Subianto.

Laporan itu disampaikan Purbaya dalam rapat di kediaman pribadi Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, pada Minggu malam (14/12).

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan setelah meninjau lokasi terdampak bencana, Prabowo memanggil beberapa menteri untuk membahas dua tema besar, yakni penanganan bencana dan kesiapan menghadapi liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Saat membahas perkembangan stabilitas ketahanan pangan dan harga kebutuhan pokok jelang Nataru, Prabowo juga meminta informasi perkembangan ekonomi RI, termasuk kondisi pajak dan bea cukai.

"Perkembangan stabilitas ketahanan pangan dan harga kebutuhan pokok. Selain itu, turut dibahas perkembangan terkini perekonomian di Tanah Air, termasuk bea cukai dan pajak," kata Teddy dalam unggahan di akun Instagram @sekretariat.kabinet, Senin (15/12).

Prabowo juga membahas pemberian insentif terhadap beberapa sektor untuk kelancaran liburan akhir tahun, terutama diskon tarif tol, tiket pesawat, kereta api, kapal laut, serta fasilitas publik lainnya.

[Gambas:Instagram]

Terkait penanganan bencana, Teddy mengatakan Prabowo ingin pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk seluruh korban bencana Sumatra dikebut.

"Presiden ingin secepat mungkin segera selesai terbangun," imbuh Teddy.

Selain itu, Prabowo mau ada penambahan secara maksimal alat berat dan truk air minum, persediaan air bersih, serta toilet portable, terutama di lokasi yang paling terdampak.

"Presiden ingin Menteri PU memastikan semua pengungsi mendapat kebutuhan tersebut," pungkasnya.

Purbaya sempat mengungkap ancaman pembekuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) hingga merumahkan 16 ribu pegawai bukan perintahnya.

Ancaman itu akan diterapkan jika dalam satu tahun kinerja Bea Cukai tak kunjung membaik. Purbaya mengaku perintah pembekuan hingga merumahkan 16 ribu pegawai bukan muncul darinya, melainkan perintah dari atasan.

Sebagai informasi, dalam sistem pemerintahan Indonesia, menkeu bertanggung jawab kepada presiden.

"Kita kasih waktu setahun untuk betulin, kalau enggak, 16 ribu pegawai kita rumahkan. Bukan (perintah) dari saya tuh, dari bos di atas," kata Purbaya dalam Dialog Interaktif Pemerintah Pusat dan Daerah di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/12) dikutip Detikfinance.

Purbaya menuturkan ancaman tersebut sebagai cambuk agar para pegawai betul-betul membenahi DJBC. Jika tak mampu, ia bakal mengadopsi cara Presiden RI ke-2 Soeharto yang merekrut perusahaan Swiss Suisse Generale Surveillance (SGS3) untuk menjalankan tugas bea cukai.

"Jadi saya pakai itu untuk pecut Bea Cukai supaya bekerja lebih baik untuk perbaiki kinerjanya, supaya kita tidak perlu lagi menyerahkan ke asing, masa negara kita nggak mampu," ujarnya.

Ia mengakui saat ini masih banyak kebocoran dalam pelayanan dan pengawasan ekspor yang dilakukan Bea Cukai. Purbaya menceritakan temuannya ketika sidak ke pelabuhan. Karena itu, Purbaya mau pengawasan Bea Cukai bisa lebih baik dalam satu tahun ke depan. Ia berharap tidak ada lagi selundupan produk ilegal, yang utamanya dari China.

"Setahun ke depan, saya akan betulin Bea Cukai sehingga nggak ada barang-barang selundupan dari China yang ilegal," ujarnya.

Ancaman yang beberapa kali dilontarkan Purbaya itu pernah direspons Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budhi Utama.

Djaka yakin instansinya bisa berbenah dan segala upaya pembenahan itu bisa selesai pada 2026 alias dalam jangka waktu satu tahun, sesuai ultimatum Purbaya.

"Optimis, harus optimis. Kalau kita enggak optimis, tahun depan (2026) kita selesai semua. Apakah mau Bea Cukai ataupun pegawai Bea Cukai dirumahkan dengan makan gaji buta saja itu? Tentu tidak akan mau," ucap Djaka usai Pemusnahan BKC Ilegal di Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta, Rabu (3/12).

Upaya perbaikan akan dimulai dari kultur kerja DJBC. Djaka juga mendorong peningkatan kinerja para anak buahnya yang ditempuh melalui pengawasan ketat di pelabuhan dan bandara. Ia berjanji memperbaiki semua pelayanan untuk masyarakat.

"Mungkin image di masyarakat bahwa Bea Cukai adalah sarang pungli itu sedikit demi sedikit kita hilangkan. Kami memohon dukungan dari masyarakat untuk mendukung bagaimana kita ke depan menjadi lebih baik," imbuh Djaka.

[Gambas:Video CNN]

(pta/sfr)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER