Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana melapor ke Presiden Prabowo Subianto soal tingginya harga bahan pokok di Papua.
Kondisi itu membuat anggaran program MBG melonjak di pulau tersebut.
Ia mengatakan, dengan jumlah penerima manfaat sekitar 750 ribu orang, dana yang dikucurkan tiga kali lebih besar dibandingkan dengan di Pulau Jawa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi kalau 750 ribu itu (penerima) kalau di Jawa kan Rp7,5 triliun. Untuk di Papua kemungkinan akan mencapai sekitar Rp25 triliun, uang badan gizi akan turun ke Papua. Harga kemahalan pak. Indeks kemahalan," ucap Dadan saat rapat bersama Prabowo dan kepala daerah se-Papua, Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12).
Dadan pun menyampaikan hingga kini sudah ada 179 SPPG yang beroperasi di wilayah Papua.
Ia merinci sebanyak 65 di Papua, 42 di Papua Barat, 8 di Papua Selatan, 30 di Papua Tengah, 5 di Papua pegunungan, dan 28 di Papua Barat Daya.
Ia menargetkan 2.500 SPPG beroperasi di wilayah Papua pada Maret 2026. Saat ini, sekitar 275 investor sudah mendaftar ke masing-masing pemda
"Nanti yang membangun di sana, di Papua itu, kurang lebih sekitar 300-an investor," ucap dia.
Mendengar ucapan Dadan, Prabowo menyebut agar BGN tetap bekerja sesuai target. Namun, mengingat kondisi yang cukup rumit di Papua, ia pun menargetkan agar 2.500 SPPG itu beroperasi pada 17 Agustus 2026.
"Anda katakan Maret tapi kita mengerti kondisi fisik tidak mudah jadi bekerja dengan target itu tapi kita siap kalau ada kemunduran. Saya kira yang jelas kita berharap Agustus, kita berharap 17 Agustus 2026 untuk Papua semua 2500 SPPG sudah berfungsi," ucap Prabowo.
Pada saat yang sama, Prabowo juga meminta agar jalan Trans Papua bisa segera rampung dikerjakan.
Ia mengatakan hal itu dapat memangkas harga logistik yang selama ini lebih mahal.
"Jalan trans Papua juga harus kita tuntaskan supaya akses ke semua bagian dari Papua lebih baik membuka daerah-daerah yang terisolasi juga agar harga logistik bisa kita potong, kita kurangi," ujarnya.
(mnf/sfr)