Prabowo Bakal Temui Trump Akhir Januari, Sepakat RI Dipungut Tarif 19%

Presiden Prabowo Subianto akan langsung menemui Presiden Donald Trump di Amerika Serikat (AS) pada akhir Januari 2026 untuk menandatangani kesepakatan tarif dagang kedua negara.

Menurut penuturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, produk Indonesia yang diekspor ke AS tetap dikenakan tarif 19 persen.

Hal tersebut sesuai dengan pengumuman Juli 2025, di mana kala itu Trump memberikan diskon tarif bagi Indonesia dari yang semula 32 persen.

"Setelah seluruh proses teknis diselesaikan, maka diharapkan sebelum akhir Januari (2026) akan disiapkan dokumen untuk dapat ditandatangani secara resmi oleh Bapak Presiden Prabowo dan Presiden Amerika Serikat Pak Donald Trump," ujar Airlangga dalam Konferensi Pers Perkembangan Perundingan Dagang Indonesia-AS via Zoom, Selasa (23/12).

"Saat ini, pihak Amerika sedang mengatur waktu yang tepat untuk rencana pertemuan antara kedua pemimpin tersebut (Prabowo dan Trump)," tegasnya.

Proses perundingan dagang Indonesia dan AS memakan waktu cukup panjang. Bahkan, Airlangga saat ini masih berada di Negeri Paman Sam untuk memfinalkan framework dan substansi perjanjian kedua negara.

Di AS, Airlangga bertemu dengan Pejabat United States Trade Representative (USTR) Duta Besar Jamieson Greer. Menurutnya, pertemuan yang membicarakan isu utama dan masalah teknis tersebut berjalan dengan baik.

Nantinya, masih ada pertemuan tim teknis yang bakal digelar pada 12 Januari 2026 hingga 19 Januari 2026 mendatang.

Airlangga mengatakan proses itu diperlukan untuk legal drafting dokumen Agreement on Reciprocal Trade (ART).

Menurut Airlangga, Indonesia mendapatkan pengecualian tarif khusus untuk produk-produk unggulan ekspor, seperti minyak kelapa sawit, kopi, kakao, dan yang lain.

"Tentu ini menjadi kabar yang baik, terutama bagi industri Indonesia yang terdampak langsung kebijakan tarif, di mana sektor-sektor yang terkena tarif tersebut terutama padat karya mempekerjakan 5 juta pekerja dan tentunya ini sangat strategis bagi Indonesia," jelasnya.

Lebih lanjut, ia berharap proses teknis dalam berjalan tepat waktu sehingga pada akhir 2026 bisa dilakukan penandatanganan kesepakatan oleh kedua pimpinan negara. 

"Dengan demikian, manfaat dari perjanjian ini membuka akses pasar dua negara dapat segera mendorong perekonomian di Indonesia," pungkas Airlangga.

[Gambas:Video CNN]