Bulog Ingin Pembayaran Gabah Nontunai, Jalin Kerja Sama Bank Negara

Perum Bulog menargetkan untuk menyerap empat juta ton setara beras atau dan satu juta ton jagung petani sepanjang 2026. Selain itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mendorong transformasi pembayaran gabah secara nontunai mulai tahun ini.

Rizal mendorong transaksi gabah nontunai dengan dalih memperkuat keamanan, meningkatkan transparansi, efisiensi, serta mendorong modernisasi tata kelola pengadaan pangan nasional.

Lihat Juga : Bulog Incar Serap 4 Juta Ton Beras dan 1 Juta Ton Jagung pada 2026

"Untuk tahun 2026, kami sedang kembangkan Bulog itu pembayarannya tidak menggunakan uang tunai, tapi kami gunakan uang digital," kata Rizal dalam jumpa pers bertajuk Capaian Krusial Bulog 2025 dan Langkah Strategis 2026, di Jakarta, Jumat (2/1) seperti dikutip dari Antara.

Dia menyampaikan kebijakan itu mengalihkan pembayaran tunai ke uang digital agar petani memiliki rekening bank, sehingga transaksi lebih aman, risiko kejahatan berkurang, dan aktivitas serapan gabah berlangsung nyaman di lapangan.

Menurutnya dengan pembayaran digital maka petani tidak lagi membawa uang besar saat panen, dapat menabung langsung, serta memperoleh akses ke layanan keuangan formal yang mendukung keberlanjutan usaha tani mereka secara aman berkelanjutan.

"Nanti teman-teman petani harapannya sudah punya nomor rekening. Tujuannya apa? Satu, biar aman. Enggak ada rampok dan lain sebagainya. Kalau bawa uang banyak ratusan juta kan bahaya juga ini kan," kata Rizal.

Lihat Juga : Daftar Bansos yang Bakal Cair pada 2026

Dukung pemantauan real time

Selain itu, menurutnya dengan sistem transaksi gabah dengan cara nontunai itu juga mempercepat pencatatan oleh pihaknya. Sebab, dengan data tersinkron hingga pusat secara real time, memungkinkan pemantauan nominal serapan harian bahkan per detik oleh manajemen BUMN pangan itu.

"Begitu klik itu langsung terdata sampai pusat. Berapa jumlah nominal yang akan diserap hari ini. Bahkan per detik itu pun bisa terlihat," jelasnya.

Rizal juga menegaskan digitalisasi pembayaran menjadi instrumen pencegahan korupsi dengan menutup celah penyimpangan di lapangan, memastikan akuntabilitas petugas, serta membangun kepercayaan publik terhadap proses pengadaan gabah Bulog secara konsisten, adil, aman, dan berintegritas.

"Ini juga untuk meminimalisir korupsi. Ya korupsi bisa aja anak-anak Bulog yang di lapangan juga ada yang nakal," tambah Rizal.

Lebih lanjut pihaknya akan bekerja sama dengan perbankan negara yakni BRI, BNI, hingga Mandiri agar mereka aktif jemput bola ke desa guna mempercepat pembukaan rekening petani sebagai nasabah baru.

Menjelang musim panen, Bulog akan mengumpulkan perbankan nasional untuk menyelaraskan kesiapan layanan, memastikan pembayaran digital berjalan mulus, serta meningkatkan inklusi keuangan petani desa sentra produksi pangan nasional berkelanjutan stabil merata.

"Kita akan kumpulkan perbankan nasional. Jadi harapannya mereka juga sudah mulai menjadi, memberikan apa petani-petani ini menjadi nasabah baru sehingga nanti lebih mudah, lebih aman dan lebih terkontrol gitu," bebernya.

Melalui langkah itu, Bulog menargetkan transaksi lebih aman, terkontrol, dan transparan, sekaligus memperkuat ekosistem pangan modern yang melindungi petani serta menjaga stabilitas pangan nasional.

Lihat Juga : BI Tegaskan Tak Boleh Menolak Pembayaran Uang Tunai usai Viral Roti O

Hingga 31 Desember 2025, Bulog telah menyerap 3,1 juta ton gabah setara beras. Sebanyak 4,5 juta ton di antaranya merupakan Gabah Kering Panen (GKP), 6.863 ton Gabah Kering Giling (GKG), serta 765,5 ribu ton beras.

Pada periode yang sama, Bulog juga menyerap 101,96 ribu ton jagung. Sekitar 101,77 ribu ton di antaranya diserap melalui skema PSO dan 198 ton komersial.

Lebih lanjut, pada awal 2026, stok cadangan beras pemerintah (CBP) Bulog tercatat mencapai 3,24 juta ton dan komersial 133 ribu ton.

Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Kementerian Koordinator Bidang Pangan menetapkan cadangan pangan pemerintah (CPP) untuk komoditas beras naik dari 3 juta ton menjadi 4 juta ton pada 2026.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menyampaikan penetapan ini dilakukan untuk menghadapi panen raya yang diproyeksikan akan terjadi pada Februari mendatang agar harga bisa terus stabil.

Selain itu, peningkatan cadangan untuk kebutuhan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan bantuan pangan lainnya.

Lihat Juga : Banggar DPR: Pedagang Tolak Pembayaran Tunai Bisa Kena Pidana