Mampukah RI Pertahankan Swasembada Beras Seperti Mimpi Prabowo?

Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan Indonesia berhasil swasembada pangan pada 2025 setelah satu tahun masa kepemimpinannya.

Prabowo ingin membuktikan Indonesia mampu mencapai swasembada pangan secara berkelanjutan, tidak boleh berhenti sebagai target jangka pendek.

"Sekarang setelah kita swasembada pangan dibilang lagi, paling setahun-dua tahun, enggak apa-apa. Kita buktikan tiap tahun kita swasembada," kata Prabowo dalam acara Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Karawang, Rabu (7/1).

Ia mengatakan sejak awal ia memiliki cita-cita agar kebijakan pangan berdampak langsung pada murahnya harga kebutuhan dasar bagi masyarakat, seperti pangan, benih, dan pupuk, berada pada level yang bisa dijangkau rakyat.

"Saya ingin jadi presiden di mana harga-harga turun. Harga pangan turun, harga pupuk turun, harga benih turun, terjangkau di semua bidang," ujarnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia surplus beras sekitar 3,52 juta ton lantaran produksi beras 34,71 juta ton, melampaui konsumsi beras 31,19 juta ton pada 2025.

Surplus tersebut menjadikan stok beras di awal 2026 bisa mencapai 12,5 juta ton, termasuk stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Perum Bulog yang sebesar 3,2 juta ton.

Pertanyaannya, bisakah Indonesia mempertahankan status swasembada pangan di masa mendatang, khususnya beras?

Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai swasembada beras belum tentu bisa dipertahankan atau berisiko turun pada tahun ini.

Khudori mengatakan surplus beras nasional pada 2025 didukung karena adanya perluasan lahan panen beras sebesar 1,29 juta hektare (ha), bukan karena produktivitas.

Ia merujuk data BPS bahwa angka produktivitas beras hanya naik sebesar 0,45 persen, yakni 5,28 ton gabah kering giling (GKG) per ha pada 2024 menjadi 5,31 ton GKG per ha pada 2025.

"Kenaikan produksi ini disumbang oleh penambahan luas panen 1,29 juta ha. Bukan oleh peningkatan produktivitas. Angka produktivitas hanya naik 0,45 persen," ujar Khudori kepada CNNIndonesia.com.

Khudori juga menilai kenaikan produksi beras karena berkah alam berbentuk hujan yang turun hampir sepanjang tahun.

"Ini menandakan kenaikan produksi padi/beras tahun ini belum ditopang oleh fondasi yang kokoh... Berkah alam dalam bentuk hujan yang turun hampir sepanjang tahun seperti tahun ini tidak selalu terjadi," ujarnya.

"Kalau fokus kepada padi dan jagung mengendur, baik anggaran maupun SDM, produksi bisa saja stagnan, bahkan terancam menurun," imbuh Khudori.

Ia lantas mempertanyakan ketersediaan lahan apabila sejumlah komoditas pangan, yakni beras, jagung, kedelai, tebu, aneka umbi, dan tanaman lain dipacu atau ditargetkan swasembada juga.

"Di mana kah hendak ditanam dan apakah lahannya tersedia? Tanpa banyak disadari, di lahan baku sawah yang hanya seluas 7,38 juta hektare saat ini telah berkompetisi aneka tanaman pangan. Yang paling utama tentu padi, jagung, kedelai, dan tebu," pungkas Khudori.

Ia lalu merujuk kepada proyeksi Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) yang memperkirakan produksi beras Indonesia akan turun pada 2026.

USDA meramal produksi beras Indonesia hanya sebesar 33,6 juta ton pada 2026, turun dari 34,1 juta ton pada 2025. Selain itu, luas panen juga turun dari 11,4 juta ha menjadi 11,3 juta ha dan produktivitas turun dari 4,71 ton gabah per ha menjadi 4,68 ton gabah per ha.

"Merujuk USDA, penurunan produksi beras terjadi karena luas panen dan produktivitas turun bersamaan. Ini seyogyanya diperlakukan sebagai warning oleh pemerintah untuk melakukan segala hal agar produksi tidak turun," ujarnya.

Menurut Khudori, fondasi yang perlu dibangun demi menjaga status swasembada beras adalah meningkatkan produktivitas berbasis perubahan teknologi. Sebab, produksi beras Indonesia masih bergantung terhadap ekspansi tradisional.

Ia pun merujuk pada studi terbaru yang menunjukkan angka faktor produktivitas total (TFP) komoditas padi Indonesia periode 1982-2020 hanya 1,47 persen. TFP adalah ukuran efisiensi produksi yang menunjukkan seberapa banyak output atau hasil produksi dapat dihasilkan dari sejumlah input atau faktor produksi tertentu.

"Tengoklah Jepang yang rerata TFP periode 2004-2018 sebesar 4,2 persen. TFP yang tinggi ini karena petani di sana punya tingkat literasi tinggi, sehingga lebih mudah mengadopsi teknologi baru," katanya.

Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian mengatakan langkah konkret untuk mempertahankan status swasembada beras adalah dengan mitigasi produksi.

Mitigasi produksi yang dimaksud adalah ketika penyimpangan iklim terjadi, seperti La Nina dengan curah hujan yang tinggi, tetapi drainase atau irigasi di lahan sawah kurang baik, maka berpotensi banjir. Serangan hama dan penyakit tanaman juga perlu dimitigasi karena bisa mengurangi produksi akibat gagal panen.

"Nah jadi amat sangat penting untuk memitigasi hal-hal tersebut. Ini perlu kerja sama nih level dari mulai kementerian, pemerintah daerah, terus juga dinas-dinas terkait, perguruan tinggi juga dan para penyuluh dan juga kelompok tani ini harus aktif dan membangun komunikasi yang baik," ungkapnya.