China Tegaskan Larangan Ekspor ke Jepang Hanya Sasar Industri Militer
China menegaskan larangan ekspor barang dwiguna (dual-use) ke Jepang hanya akan berdampak pada perusahaan militer.
Barang dwiguna yang dimaksud merupakan barang, teknologi, atau perangkat lunak yang bisa dipakai untuk kepentingan sipil maupun militer. Salah satu produk dwiguna adalah logam tanah jarang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kementerian Perdagangan China menyatakan ekspor untuk kepentingan sipil tidak akan terdampak kebijakan larangan itu. Ia menyebut negaranya selalu berkomitmen menjaga stabilitas serta keamanan rantai produksi dan rantai pasok global.
"Pengguna sipil tidak akan terdampak," ujar juru bicara Kementerian Perdagangan China, He Yadong kepada wartawan, dikutip Reuters, Kamis (8/1).
Namun, He tidak menjelaskan apakah unsur tanah jarang yang termasuk dwiguna, masuk dalam daftar larangan ekspor ke Jepang.
Ia juga tak menjawab ketika ditanya soal laporan media pemerintah China yang menyebut kementerian tengah mempertimbangkan pengetatan lebih lanjut atas izin ekspor tanah jarang ke Jepang.
Logam tanah jarang tergolong krusial bagi industri otomotif Jepang, karena digunakan untuk motor komponen mobil seperti spion, pengeras suara, pompa oli hingga kendaraan listrik (EV).
Di sisi lain, tanah jarang juga bisa digunakan untuk pembuatan motor rudal, drone pengintai hingga sistem senjata militer.
China memiliki daftar pengendalian ekspor yang mencakup sekitar 1.100 barang dan teknologi dwiguna. Produsen wajib mengantongi izin pemerintah untuk ekspor ke luar negeri, terlepas dari siapa pengguna akhirnya.
Daftar itu mencakup setidaknya tujuh kategori tanah jarang menengah dan berat. Meski demikian, Beijing belum merinci item mana saja yang akan terdampak oleh larangan ekspor ke Jepang.
Hubungan Beijing-Tokyo memang memburuk sejak Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyatakan serangan China ke Taiwan mengancam kelangsungan hidup negaranya pada November 2025 lalu.
Pernyataan Sanae itu dinilai Tiongkok menilai provokatif dan dibalas dengan kebijakan larangan ekspor barang dwiguna.
"Ekspor ke Jepang untuk tujuan militer, serta seluruh penggunaan akhir lain yang berkontribusi pada peningkatan kemampuan militer Jepang dilarang," kata He.
Ia menegaskan larangan ekspor yang bertujuan untuk menghentikan remiliterisasi Jepang dan ambisi nuklir Tokyo tersebut sepenuhnya sah, beralasan, dan sesuai hukum.
Kamis lalu, Wakil Menteri Luar Negeri Jepang, Takehiro Funakoshi memprotes keras larangan tersebut dan menuntut China mencabutnya.
(pta)